BNP Paribas: Investasi Hijau di Indonesia Sudah Selangkah di Depan
Tren investasi hijau di Asia Tenggara menurun dalam tiga tahun terakhir. Meski demikian, BNP Paribas melihat investasi hijau berkembang cukup pesat di Indonesia.
Presiden Direktur BNP Paribas Asset Management Priyo Santoso mengatakan, banyak perusahaan yang saat ini mempertimbangkan untuk menerbitkan instrumen investasi yang ramah lingkungan. Pihaknya pun sudah melakukan pendekatan ke banyak perusahaan yang saat ini memiliki fokus pada praktek bisnis berkelanjutan.
"Sebetulnya ada banyak perusahaan-perusahaan sudah mulai memikirkan untuk bertransisi atau melakukan praktek bisnis yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya, kita bukan berada di belakang tapi sudah ada di depan," ujar Priyo di acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2023 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Selasa (26/9).
Ia mengatakan, BNP Paribass sudah melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan tersebut sejak awal 2022. Pihaknya saat ini terus menyisir emiten-emiten yang mulai fokus untuk melakukan praktek bisnis berkelanjutan.
Ia bercerita, BNP Paribas pertama kali menerbitkan produk investasi hijau atau berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), khusus di Indonesia pada 2016. Saat itu, menurut dia, pasar memang masih sangat berkembang dan pasar masih belum mampu menyerap.
"Kemudian di tahun 2018 kami menerbitkan product sustainable and responsible investment di Indonesia. Itu merupakan salah satu cikal bakal tumbuhnya minat dari investor di Indonesia untuk mempertimbangkan sustainability dalam investasinya," kata dia.
Sejak saat itu, menurut dia, produk investasi berbasis ESG terus meningkat. Ia menjelaskan, BNP Paribas hanya menerbitkan produk investasi hijau tersebut sebesar Rp 200 miliar pada 2018. Nilainya meningkat berkali lipat menjadi Rp 3 triliun untuk tahun ini hingga Agustus.
"Kami saat ini ada empat klien perusahaan, satu dari industri otomotif, satu dari alat berat, dan dua dari pertambangan, tidak hanya terbatas pada sektor komoditas. Jadi sebetulnya, kalau bicara sustainability di Indonesia bukan berarti akan terbatas," kata dia.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengatakan, pemerintah terus menyiapkan regulasi dan tata kelola guna mendorong pendanaan untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Ia memastikan investasi pemerintah tak cukup mendanai kebutuhan investasi untuk mewujudkan target penurunan suhu seperti yang disepakati dalam perjanjian paris.
"Memang investasi pemerintah tidak cukup. Karena itu, kita perlu mendorong investasi swasta dengan berbagai mekanisme," kata dia.
SAFE Forum 2023 akan menghadirkan lebih dari 40 pembicara yang akan mengisi 15 lebih sesi dengan berbagai macam topik. Mengangkat tema "Let's Take Action", #KatadataSAFE2023 menjadi platform untuk memfasilitasi tindakan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan yang disatukan oleh misi menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih hijau. Informasi selengkapnya di sini.
