PBB Desak Pemerintah dan Swasta Lindungi Pekerja dari Panas Ekstrem

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia untuk segera mengambil langkah konkret demi melindungi kesehatan pekerja yang semakin rentan terhadap panas ekstrem akibat perubahan iklim.

Dalam laporan Reuters, PBB menegaskan bahwa gelombang panas kini semakin sering dan intens sehingga menimbulkan dampak serius terhadap produktivitas dan kesehatan pekerja. Laporan ini merupakan pembaruan besar atas pedoman yang terakhir diterbitkan pada 1969.

Menurut laporan tersebut, produktivitas pekerja dapat menurun 2-3% untuk setiap kenaikan suhu di atas 20°C. Saat ini, setengah populasi dunia telah merasakan dampak merugikan dari suhu tinggi.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), risiko kesehatan yang mengintai antara lain heatstroke, dehidrasi, gangguan ginjal, hingga masalah neurologis.

Pekerjaan yang dilakukan manual di sektor pertanian, konstruksi, dan perikanan disebut sebagai kelompok paling rentan, selain anak-anak serta lansia di negara berkembang.

“Perlindungan pekerja dari panas ekstrem bukan hanya kebutuhan kesehatan, tetapi juga keharusan ekonomi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal WMO, Ko Barrett.

Sebagai langkah mitigasi, PBB mendorong penyusunan rencana aksi panas (heat action plan) yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap wilayah dan industri.

Rencana tersebut perlu melibatkan pekerja, pengusaha, serikat buruh, serta tenaga kesehatan masyarakat.

Beberapa serikat pekerja di sejumlah negara bahkan telah mendorong diberlakukannya batas suhu kerja maksimum secara legal. Namun, PBB menilai penerapannya akan berbeda di setiap negara, tergantung pada konteks lokal.

PBB juga menyerukan peningkatan edukasi bagi tenaga medis dan petugas tanggap darurat, mengingat banyak kasus stres panas yang kerap salah diagnosis.