Pemerintah mencanangkan konsep bekerja dari mal atau work from mall (WFM) untuk mendorong aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah momentum libur panjang akhir tahun.
Bank Dunia menekankan tantangan signifikan yang dihadapi generasi muda di Asia dalam mencari pekerjaan, menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menargetkan penciptaan 896.000 lapangan kerja melalui 16.000 unit Kopdes Merah Putih, dengan keberhasilan tergantung pada kelancaran pembiayaan.
Koperasi Desa atau Kopdes Merah-Putih berhasil menyerap satu juta tenaga kerja, mendukung pembangunan ekonomi lokal, dengan harapan operasional penuh pada 2025.
CELIOS mengkritisi pendekatan BPS dalam mengukur angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, menyoroti peningkatan pekerja dengan upah di bawah UMR.
Di kuartal II 2025, pemerintah akan meluncurkan paket stimulus ekonomi dengan insentif yang termasuk bantuan subsidi upah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
Pemerintah merencanakan paket insentif ekonomi terbaru di Q2 2025, meliputi bantuan subsidi upah yang tidak lebih dari Rp 600 ribu untuk pekerja berpenghasilan kurang dari Rp 3,5 juta dan guru honorer
DBS memastikan tidak ada PHK tetap, namun akan berkurangnya pekerja kontrak karena adopsi AI, menargetkan optimisasi di 19 pasar dengan strategi peningkatan keterampilan.
Seiring dengan mencapai 73.992 PHK di Indonesia hingga Maret 2025, Apindo mencatat kekhawatiran tinggi atas lonjakan pemutusan hubungan kerja, memicu seruan akan perhatian dan tindakan serius.
PHRI Jawa Barat mencatat penurunan jam kerja di hotel akibat biaya operasional tinggi dan okupansi yang rendah, dengan tingkat okupansi hanya 35%, yang diharapkan minimal 50% untuk operasional normal.
Pertamina menegaskan, tanpa pekerja yang membantu berjalannya perusahaan maka perseroan pelat merah ini tak akan mampu menjalankan bisnis dan usaha secara berkelanjutan.
Dalam peringatan May Day yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta, ribuan buruh hadir menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah salah satunya yaitu penghapusan sistem outsourcing.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan dukungannya terhadap penghapusan sistem outsourcing, sebuah kebijakan yang akan ditinjau lebih lanjut seiring dengan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh.