Hashim soal Pasar Karbon RI: Kini Tak Omon-Omon, Pemerintahan Sebelumnya Menunda

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan pengembangan pasar karbon Indonesia memasuki tahap implementasi. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025. 

Aturan yang ditetapkan pada 10 Oktober 2025 ini berisi tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Menurut Hashim terbitnya regulasi ini sebagai langkah besar kemajuan pasar karbon RI.

“Ini sekali lagi merupakan perubahan besar. Setelah 10 tahun, (pasar karbon) bukan lagi omon-omon,” kata Hashim dalam acara Indonesia Economic Summit 2026, Rabu (4/2).

Dia mengatakan regulasi tersebut membuka ruang keterlibatan lembaga verifikasi internasional seperti badan standar karbon VERA, Puro earth, dan Gold Standard untuk memastikan kredibilitas kredit karbon Indonesia.

Adik Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya sudah membicarakan perkembangan pasar karbon RI dalam pertemuan tahunan terkait perubahan iklim (COP) 30 di Sao Paulo, Brasil, akhir tahun lalu. Menurutnya perkembangan ini disambut antusias oleh komunitas karbon internasional.

“Mengapa begitu? Karena pemerintahan sebelumnya entah karena alasan apa, menunda hal ini sejak 2015,” ujarnya.

Hashim memperkirakan, pengembangan pasar karbon RI akan menarik investasi masuk hingga puluhan miliar dolar. Investasi ini dapat berwujud solusi berbasis alam.

“Pasar karbon tidak banyak diperhatikan oleh masyarakat luas, tapi saya pikir dalam komunitas karbon ini benar-benar game changer,” ucapnya.

Beroperasi Penuh Juni 2026

Hashim sebelumnya memastikan pasar karbon atau carbon market di Indonesia akan beroperasi penuh mulai akhir Juni 2026. 

"Saya bisa laporkan bahwa pemerintah sudah menentukan akhir bulan Juni ini semua carbon markets akan operasional," ujar Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 yang digelar CNBC, di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Hashim, aturan tersebut telah dinantikan komunitas internasional selama satu dekade. Melalui aturan ini, sistem registrasi karbon akan diintegrasikan ke dalam Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) sehingga terawasi dengan baik oleh otoritas.  

"Menurut pelaku-pelaku internasional, Perpres ini bisa disebut sempurna. Semuanya yang diinginkan oleh internasional, dunia internasional, itu tercantum, tertera di dalam Perpres," ujarnya.

Dia memprediksi nilai perdagangan karbon yang cukup besar bisa terealisasi pada Juli. Ini dengan melihat respons positif pelaku pasar karbon di New York, Brasil, hingga London. "Sudah bisa dihitung dan diestimasi bisa miliaran dolar bisa masuk ke Indonesia," kata dia.

Sebagai referensi, dia pun menyebut harga karbon di Swedia yang mencapai 100 Euro atau sekitar Rp1,9 juta per ton karbon dan di Uni Eropa yang mencapai 50-60 Euro atau Rp990.000-Rp1,2 juta per ton karbon.