Skala Krisis Kebakaran Hutan dan Kesehatan yang Tak Terpantau di Papua Selatan

Organisasi non-pemerintah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan, keterbatasan data dan pemantauan membuat tidak terlihatnya skala krisis kebakaran hutan dan lahan yang sebenarnya di Papua. 

Temuan Walhi, sedikitnya 8.324 titik panas tersebar di wilayah Papua dalam rentang Januari-Oktober 2026. Bila dirincikan, 1.834 titik panas berada di kawasan swasembada pangan atau food estate; 913 titik panas di kawasan kebun tebu atau energy estate; 1.221 titik panas di konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH); dan 560 di konsesi perkebunan kelapa sawit.

“Data tersebut menunjukkan temuan titik panas dominan berada di dalam kawasan yang telah dibebani izin atau dialokasikan untuk proyek pangan dan energi nasional di Papua Selatan,” tulis Walhi dalam siaran resminya. 

Namun, berbeda dengan sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara lebih rutin, informasi kualitas udara di Papua masih terbatas. Pemantauan melalui platform seperti IQAir belum mencakup wilayah terdampak kebakaran di pojok-pojok Papua Selatan.

Kepala Divisi Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi Dana Tarigan mengatakan, ketiadaan data memadai bukan berarti ketiadaan korban. Tidak ada yang tercatat, belum tentu sama dengan tidak ada yang terdampak.

“Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan, masyarakat adat yang berada di wilayah terpencil, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya berpotensi menanggung dampak asap tanpa tercatat dalam sistem kesehatan secara memadai,” ujar dia.

Kebakaran Papua Selatan Terluas: Ratusan Ribu Hektare Diestimasi Terdampak

Bila merujuk pada peta FireWatch Nusantara Atlas, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diestimasikan telah menghanguskan 1,9 juta hektare area per 1 September 2026. Papua Selatan diestimasi memiliki area kebakaran paling luas, yaitu sekitar 312 ribu hektare. 

Sebagai informasi, Nusantara Atlas merupakan platform yang dikembangkan oleh perusahaan geospasial The ThreeMap. Data FireWatch diperoleh dengan menggabungkan data titik panas harian dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, dengan peta bekas kebakaran bulanan untuk menunjukkan lokasi kebakaran aktif dan luas wilayah terdampak.

Namun, angkanya kemungkinan sudah melambung jauh mengingat kebakaran masih terus berlanjut hingga saat ini.

Menurut platform Global Wildfire Information System (GWIS), sistem pemantauan kebakaran global yang dikembangkan oleh Joint Research Centre (JRC) di bawah Komisi Eropa bersama program GEO dan Copernicus, estimasi area terbakar di seluruh Indonesia menembus 8,6 juta hektare sejauh ini.

Hanguskan Kawasan Konservasi di Bumi Cendrawasih

Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan Auriga Nusantara, area terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 321 ribu hektare di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 144.210 hektare atau sekitar 45 persen di antaranya terjadi di Papua Selatan. 

Ibukota Papua Selatan, Kabupaten Merauke, juga tercatat sebagai kabupaten yang mengantongi wilayah terbakar paling luas, mencapai 107,7 ribu hektare. 

Hasil pemantauan organisasi non-pemerintah itu juga menunjukkan, 52 persen kebakaran di seluruh Tanah Air terjadi di dalam kawasan hutan. 

Rinciannya, 43,7 ribu hektare terjadi di hutan produksi terbatas; 91,7 ribu hektare di hutan produksi konversi; 44 ribu hektare di hutan produksi; 69,3 ribu hektare di hutan lindung; serta 82,3 ribu hektare terjadi di kawasan konservasi. 

Di kategori kawasan konservasi, kebakaran terluas terjadi di Suaka Margasatwa Pulau Dolok dengan luas 13.731 hektare. Sementara itu, di kategori kawasan konservasi taman nasional, kebakaran paling luas melanda Taman Nasional Wasur mencapai 8.708 hektare, disusul Taman Nasional Lorentz seluas 6.532 hektare. Ketiga kawasan konservasi ini berada di Papua Selatan. 

Akui Belum Pantau, Ombudsman Janji Dalami

Lembaga independen pengawas pemerintahan, Ombudsman RI, berjanji akan meninjau penanganan bencana di Papua Selatan, termasuk memeriksa pengaruh proyek nasional terhadap kebakaran di wilayah Indonesia timur itu. 

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menjelaskan, selama satu bulan terakhir, lembaganya telah melakukan monitoring awal di sejumlah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Namun, Papua Selatan belum termasuk wilayah yang terpantau penanganannya. 

“Apakah memang ada proyek-proyek strategis nasional misalnya, atau investasi yang besar di suatu tempat dan itu salah satu kontributor terjadinya kebakaran, ini juga akan kami dalami lebih lanjut,” kata Robert, dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (4/11). 

Setelah monitoring awal selesai, Ombudsman akan melanjutkan pemeriksaan di lapangan untuk memperdalam temuan, termasuk dampak kebakaran terhadap pelayanan publik dan kondisi masyarakat terdampak atau yang menjadi korban.

“Melihat perkembangan kemarin, ini dari Sumatra sampai Papua, termasuk Papua Selatan, itu cukup serius. Nanti ketika kami melakukan monitoring secara kewilayahan, mudah-mudahan terwakili di berbagai pulau, sehingga kami punya data dan temuan yang representatif,” ujar dia.