Wapres: Vaksinasi Covid-19 Harus Tunggu Izin BPOM dan Fatwa MUI

Vaksin Covid-19 dapat digunakan jika BPOM sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat.
Image title
19 November 2020, 11:49
maruf amin, vaksin virus corona, covid-19, virus corona, pandemi corona, pandemi, gerakan 3M
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres menyatakan vaksinasi Covid-19 bisa berjalan jika ada izin dari BPOM dan fatwa MUI.

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Pemerintah berupaya memperoleh vaksin virus corona dalam waktu dekat. Meski begitu, vaksinasi tetap dilaksanakan sesuai kaidah kesehatan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan program vaksinasi Covid-19 akan berjalan jika sudah ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPOM akan mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) yang merupakan izin sementara untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu.

Sedangkan fatwa MUI dibutuhkan untuk menjamin kehalalan atau rekomendasi penggunaan vaksin Covid-19 dalam kedaruratan pandemi meskipun belum halal. Untuk menjamin kedua hal tersebut, Ma'ruf mengatakan, pemerintah bersama BPOM dan MUI telah mengkaji uji klinis vaksin di Beijing, Tiongkok.

"Nanti menjelang vaksinasi, (izin dan fatwa) itu harus terlebih dahulu keluar,” kata Ma’ruf Amin saat meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11)

Ma’ruf menambahkan uji klinis, izin, dan fatwa terhadap vaksin Covid-19 merupakan upaya Pemerintah untuk memastikan vaksinasi bagi masyarakat berjalan baik dan tanpa hambatan. Pemerintah pun telah memesan beberapa kandidat vaksin dari sejumlah negara, termasuk buatan Sinovac asal Tiongkok.

Vaksin Sinovac dalam tahap uji klinis ketiga dan belum menunjukkan efektivitas mencegah virus corona. Hal itu berbeda dengan perkembangan vaksin asal Amerika Serikat (AS) oleh Pfizer Inc yang efektif mencegah Covid-19 hingga 95% dan Modena Inc sebesar 94,5%.

Persiapan Puskesmas Jalankan Vaksinasi Covid-19

Meski vaksin pesanan Indonesia dari Tiongkok belum terbukti efektif cegah Covid-19, pemerintah telah menyiapkan sejumlah puskesmas untuk melaksanakan vaksinasi. Salah satunya Puskesmas Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Ma'ruf meninjau langsung kegiatan simulasi vaksinasi di puskesmas tersebut. Simulasi merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan vaksinasi yang direncanakan pemerintah.

"Ada beberapa yang disiapkan, termasuk menyiapkan data, nama-nama yang akan divaksin di seluruh Indonesia, kemudian tahapan-tahapan-nya, pendistribusian vaksinnya, dan juga bagaimana limbah vaksin yang banyak itu ditangani," ujarnya.

Wapres tiba di Puskesmas Cikarang Utara pukul 08.50 WIB dan langsung berkeliling untuk meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (18/11).

Jokowi mengatakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia diharapkan terealisasi pada akhir 2020 atau awal 2021. Meski begitu, pelaksanaan vaksin bakal dimulai setelah melalui tahapan uji klinis dan verifikasi dari BPOM.

Di sisi lain, Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan bahwa program vaksinasi virus corona harus diikuti dengan kepatuhan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan begitu, masyarakat memiliki perlindungan ganda dari virus corona.

Reporter: Antara

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

Video Pilihan

Artikel Terkait