Erick Thohir Ungkap Progres Divestasi 10% Saham Freeport
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkap perkembangan divestasi 10% saham PT Freeport. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa proses ini masih berjalan dan saat ini menunggu perencanaan investasi dari Freeport terkait nilai investasinya.
“Nah dari situ kalau sudah ada angka besarnya baru kita duduk lagi, ini hal yang lumrah,” kata Erick kepada wartawan di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11) malam.
Selain itu, Erick menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merencanakan investasi serta ketelitian dalam menghitung total nilai investasi. Dengan langkah ini, Erick ingin memastikan agar proses berjalan lancar dan sesuai harapan.
“Enggak ada yang alot, business plan, namanya proyeksi, terus total investasi kan harus diiitung benar,” ujarnya.
Divestasi Kepemilikan Saham Freeport
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka tambahan divestasi saham 10% kepemilikan PTFI gratis. Divestasi saham ini akan menambah porsi kepemilikan saham Indonesia yang saat ini sebesar 51% dan akan bertambah menjadi 61%.
“Saya dari awal sudah bilang akan gratis. Andaikan ada biaya, itu sekecil-kecilnya,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (18/10).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta divestasi tambahan 10% saham PTFI dari Freeport-McMoran kepada MIND ID dikebut. Instruksi ini menyusul dengan beroperasinya aktivitas produksi smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur.
“Sekarang sedang dihitung untuk 10%, saat ini masih ada diskusi yang belum final,” ujar Bahlil.
Jokowi pun telah menginstruksikan Bahlil agar pemerintah dapat menguasai 61% saham Freeport melalui divestasi saham tambahan.
“Saya minta memang secepatnya harus diselesaikan, karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia,” kata Jokowi kepada wartawan seusai memberikan sambutan peresmian aktivitas Smelter Manyar PTFI.
Jokowi mengakui proses divestasi lanjutan untuk meningkatkan kepemilikan saham pemerintah di PTFI menjadi 61% terbilang rumit. Dia membandingkan proses ini dengan negosiasi saat sebelum Indonesia berhasil mendapatkan mayoritas saham PTFI dan membutuhkan negosiasi dalam waktu lama.
"Dulu saat pemerintah mau mengambil 51%, itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tapi tahunan dan alot,” ujar Jokowi.
