Ekonom Ragukan Data Ekonomi Tumbuh 5,12%, Pemerintah Bantah Ada Permainan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencatat angka mengejutkan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi RI tumbuh 5,12% secara tahunan atau year on year (yoy). 

Capaian pertumbuhan ekonomi terbaru menuai keraguan dari sejumlah ekonom yang menilai data tersebut janggal. Meski begitu, pemerintah membantah tudingan manipulasi data. 

“Mana ada (permainan data),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (5/8) malam.

Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi didukung oleh sejumlah indikator positif. Menurut Airlangga, semua data tersebut merepresentasikan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini. 

“Ada kenaikan dari transaksi, transaksi digitalnya naik. Kalau tidak dipakai kan tidak naik,” ujar Airlangga.

Berikut sejumlah katalis yang disebut Airlangga mengerek pertumbuhan ekonomi RI

• Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% yoy
• Investasi tumbuh 6,99% yoy
• Penjualan eceran naik 1,19% yoy
• Transaksi uang elektronik naik 6,26% yoy
• Transaksi online di marketplace naik 7,55% qtq
• Perjalanan wisata nusantara meningkat 22,3%
• Wisatawan mancanegara naik 23,32% yoy
• Penciptaan 3,6 juta lapangan kerja dalam satu tahun (Februari 2024–Februari 2025)

Ekonom Soroti Kejanggalan Lonjakan Investasi

Di balik berbagai indikator positif yang diungkap pemerintah, sejumlah ekonom menilai lonjakan pertumbuhan ekonomi terkesan tidak realistis. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengakui angka pertumbuhan investasi melonjak cukup tinggi. 

Selain itu indikator investasi memang menunjukkan peningkatan terutama dari kinerja impor yang tumbuh 11,65% yoy yang lebih tinggi dari kuartal I 2025 hanya 3,96%.

“Ekspektasi saya ada akselerasi di investasi, tapi tidak setajam kenaikan yang diumumkan BPS,” kata David kepada Katadata.co.id, Rabu (6/8).

Ia juga menyoroti lemahnya konsumsi masyarakat yang tercermin dari penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Data Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan PPN dan PPnBM pada semester I 2025 hanya mencapai Rp 267,3 triliun atau 28,3% dari target APBN 2025, dan terkontraksi 19,7%.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal turut mempertanyakan pertumbuhan investasi sebesar 6,99% di kuartal II, padahal kuartal sebelumnya hanya 2,12%.

“Jauh sekali dibanding kuartal I 2025 yang tidak sampai 3%. Tadinya kami perkirakan kuartal II hanya sedikit di atas 3%, tapi kalau sampai 7% memang tinggi sekali,” ujar Faisal.

Menurut Faisal, nilai investasi itu setara dengan kondisi prapandemi Covid-19 sehingga catatan BPS tersebut dinilainya di luar dugaan.

“Karena pada saat yang sama muncul dari beberapa indikator yang berkaitan dengan investasi, ada banyak keraguan dari para investor terkait dengan kebijakan-kebijakan dan efektivitas daripada kebijakan pemerintah,” ujar Faisal.

Ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad, turut mempertanyakan perhitungan komponen PMTB yang dinilai terlalu tinggi. “PMTB itu naik drastis menjadi 7%. PMTB ini kan pembelian belanja barang, mesin-mesin peralatan dan sebagainya begitu,” kata Tauhid. 

Menurut Tauhid, kredit investasi dalam negeri saat ini tengah mengalami perlambatan. Kondisi tersebut terlihat dari investasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta kredit investasi yang sedang bermasalah.

Ia menambahkan, PMTB biasanya meningkat pada kuartal III atau IV seiring maraknya pembangunan gedung dan konstruksi. “Nah, kenapa di triwulan II bisa naik tinggi? Itu yang menjadi pertanyaan,” ujar Tauhid.