Jejak Anak Usaha UNTR Agincourt, Kerap Raih Penghargaan Lingkungan dari ESDM

Anak usaha United Tractors (UNTR), PT Agincourt Resources atau PTAR, dilanda masalah. Hal itu menyusul langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin tambang emas yang dijalankan anggota Grup Astra itu di Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Keputusan itu diambil Prabowo lantaran kegiatan tambang emas itu dinilai terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Sumatra. Selain PTAR, ada 27 perusahaan lain yang juga dicabut izin pengelolaan hutannya karena alasan yang serupa.

Kabar pencabutan izin ini langsung memicu sentimen negatif di pasar modal. Harga saham UNTR, induk usaha PTAR, tersungkur hingga menyentuh batas auto rejection bawah (ARB), merosot 14,93% ke level Rp 27.200 per saham pada perdagangan Rabu (21/1).

Dari perspektif hubungannya dengan pemerintah, nasib yang menimpa Agincourt Resources hari ini bisa dibilang kontras dibandingkan capaiannya beberapa tahun lalu. Jika kita melihat lagi kilas baliknya, perusahaan itu pernah mendapat segudang penghargaan beruntun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tak tanggung-tanggung, penghargaan itu diraih PTAR setidaknya selama empat tahun berturut-turut.

Berdasarkan catatan Katadata, pada 2022 PTAR berhasil menyabet empat penghargaan di acara Good Mining Practices (GMP) Award 2022 yang diselenggarakan Kementerian ESDM. Salah satu penghargaan yang cukup menarik adalah Penghargaan Aditama pada Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan kelompok badan usaha pemegang Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) komoditas mineral. Penghargaan Aditama sendiri adalah penghargaan level tertinggi di ajang tersebut.

Berikutnya, pada GMP Award 2023, PTAR lagi-lagi memborong lima penghargaan dari Kementerian ESDM. Salah satu jenis penghargaan yang didapat perusahaan tersebut kala itu berkaitan dengan Aspek Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral.

Berselang setahun, pada GMP Award 2024, PTAR lagi-lagi berhasil mencuri hati dewan juri di Kementerian ESDM. Pada wakti itu, total ada tujuh penghargaan berhasil dibawa pulang pengelola tambang emas Martabe itu. Salah satunya adalah Penghargaan Aditama Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba.

Sementara tahun lalu, PTAR memenangkan dua kategori pada Penghargaan Subroto 2025 yang digelar Kementerian ESDM. Dua kategori itu adalah penghargaan untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Mineral Terinovatif, serta; penghargaan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral.

Pencabutan izin PTAR menjadi bagian dari langkah tegas Presiden Prabowo terhadap perusahaan yang dinilai merusak ekosistem hutan. Total ada 28 izin perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang dicabut setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan indikasi pelanggaran berat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa instruksi pencabutan ini diberikan langsung oleh Presiden dalam rapat terbatas virtual dari London. Penertiban ini mencakup 22 perusahaan pemanfaatan hutan (PBPH) seluas lebih dari 1 juta hektare, serta 6 perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan yang dianggap melanggar aturan lingkungan.

"Pelanggarannya bermacam-macam, misalnya melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan, kemudian melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang contohnya di hutan lindung. Kemudian juga ada yang pelanggaran dalam bentuk kewajiban-kewajiban kepada negara yang tidak diselesaikan, misalnya pajak," ujar Prasetyo.