Emiten Grup Bakrie (VKTR) Right Issue 21 Miliar Saham, Apa Dampaknya ke Investor
Membuat ringkasan dengan AI Emiten grup Bakrie PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) bakal melalukan penambahan modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PHMETD) atau right issue sebanyak 21,87 miliar saham baru. Adapun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan digelar pada 19 Mei 2026 mendatang.
Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 bulan. Aksi korporasi ini nantinya akan berdampak pada kepemilikan saham oleh investor termasuk investor ritel.
“PMHMETD I diperkirakan akan dilaksanakan dan selesai pada kuartal ketiga tahun 2026,” tulis manajemen dalam keterangannya, dikutip Senin (13/4).
Manajemen VKTR menyampaikan pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam HMETD berpotensi dilusi kepemilikan hingga sekitar 33,33%. Dana hasil rights issue setelah dikurangi biaya akan digunakan untuk tambahan modal kerja serta penyertaan modal ke entitas anak demi mendukung pengembangan bisnis ke depan.
Adapun rincian penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi saat pelaksanaan rights issue, dengan tetap mengedepankan pengelolaan modal yang optimal. Perusahaan optimistis aksi korporasi ini bakal berdampak positif terhadap kinerja keuangan konsolidasi, terutama dalam mendukung ekspansi usaha, peningkatan pendapatan, dan profitabilitas.
Selain itu, aksi korporasi ini juga akan memperkuat struktur permodalan melalui peningkatan ekuitas hingga mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Dalam skenario pelaksanaan, VKTR berencana meningkatkan modal dasar hingga maksimal 175 miliar saham hingga menerbitkan hingga 21,87 miliar saham baru.
Investasi Pabrik EV Rp 5 T Hingga Targetkan 80% TKDN
Seiring dengan itu VKTR dan dan Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pabrik kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) pertama di Indonesia dengan nilai investasi Rp 5 triliun di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (9/4).
Melalui anak usahanya, PT VKTR Sakti Industries (VKTS) langkah ini demi memperkuat industri kendaraan listrik nasional. Khususnya di segmen kendaraan komersial seperti bus dan truk dalam mendorong ekosistem otomotif berbasis energi bersih. Prabowo berharap agar VKTR dapat tumbuh menjadi salah satu “national champion” Indonesia di sektor otomotif hingga mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan perusahaan global.
“Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino, kalau Korea punya Hyundai, Daewoo, saya berharap berapa tahun lagi kami akan menganggap, melihat VKTR sebagai salah satu champion dari Indonesia,” kata Prabowo.
Di samping itu Komisaris Utama VKTR, Anindya Novyan Bakrie melihat negara lain seperti Jepang menunjukkan pengembangan industri otomotif kerap dimulai dari kendaraan komersial sebelum beralih ke kendaraan penumpang.
"Dari sejarah negara lain di Jepang mereka maju dahulu dengan bus dan truk sebelum ke mobil," ujar Anin dalam keterangannya, Kamis (9/4).
Selain itu, aksi ini juga menjadi upaya perusahaan demi mencapai target net zero emission 2060 dan memperkuat ketahanan energi dengan menekan impor bahan bakar minyak (BBM).
Anin menjelaskan, VKTR memilih fokus pada pengembangan bus dan truk listrik karena dinilai mampu menjadi pengungkit utama bagi pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional. Selain itu, elektrifikasi kendaraan komersial juga berpotensi menghemat subsidi BBM hingga mencapai US$ 5 miliar per tahun.
“Memang tidak seseksi kalau dilihat dari motor yang jumlahnya 140 juta maupun mobil, tapi ini bisa menggerakkan ekosistem yang besar," ujar Anin.
Dari sisi industri, Anin menyebut VKTR berkomitmen meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang saat ini sudah berada di level 40%, naik menjadi 60% pada tahun ini. Tak hanya itu ia juga menargetkan TKDN bisa mencapai 80% pada 2028 mendatang.
Adapun ke depannya VKTR menargetkan menjadi perusahaan berbasis inovasi dengan kepemilikan 14 hak cipta yang dikembangkan bersama sejumlah universitas di Indonesia.
Termasuk teknologi konversi kendaraan berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik. Anin pun berharap adanya dukungan dari pemerintah, khususnya melalui regulasi dan kebijakan yang mampu mendorong penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) secara lebih optimal.
“Dan juga bisa memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik di swasta maupun di BUMN," ucap Anin.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
