Bank Dunia resmi menaikkan status ekonomi Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country) pada Juli 2026. Kedua negara itu kini berada satu level dengan tiga negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Singapura dan Thailand. 

Di saat dua negara Asia Tenggara itu berhasil naik kelas berkat transformasi industri dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, sektor manufaktur Indonesia justru menunjukkan sinyal pelemahan yang semakin mengkhawatirkan. Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini dapat dipotret dari penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang telah masuk ke zona bahaya.

Data terbaru S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026. Angka tersebut berada di bawah ambang batas 50 yang menandakan kontraksi aktivitas manufaktur dan menjadi indikasi pelemahan sektor industri nasional.

"Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep. Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah," kata Didik dalam penjelasan yang dikutip Minggu (6/7).

Menurut Didik, pelemahan PMI tersebut menunjukkan bahwa sektor industri, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian, terus mengalami perlambatan dari waktu ke waktu. Meski ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,61% pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan tersebut dinilai lebih banyak ditopang oleh aktivitas pemerintah, sementara sektor industri terus menunjukkan tren perlambatan.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Vietnam yang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% dalam beberapa tahun terakhir. Bank Dunia pada Juli 2026 resmi mengklasifikasikan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah atas setelah pendapatan nasional bruto (GNI) per kapitanya mencapai sekitar US$4.970, melampaui ambang batas US$4.636.

"Berbeda dengan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8%, faktor pendukungnya tidak lain adalah sektor industri yang dikembangkan selama dua hingga tiga dekade terakhir," ujar Didik.

Menurut dia, keberhasilan Vietnam merupakan hasil dari kebijakan industri yang konsisten, iklim investasi yang kondusif, dan strategi transformasi ekonomi yang berorientasi ekspor.

Kehilangan Arah Industrialisasi

Didik menilai sektor industri Indonesia telah lama kehilangan arah kebijakan yang jelas. Penurunan PMI manufaktur hingga ke zona kontraksi merupakan konsekuensi dari absennya strategi industrialisasi jangka panjang dan lemahnya kebijakan investasi.

"Sektor industri Indonesia sudah lama terombang-ambing dan tidak mempunyai pijakan kebijakan yang jelas. Data PMI manufaktur yang menurun ke zona kontraksi ini memang buah dari kebijakan yang absen terhadap sektor industri dan investasi," katanya.

Selain faktor kebijakan, dunia usaha juga menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi, ketidakpastian geopolitik global, serta berbagai hambatan domestik, seperti birokrasi yang rumit dan insentif investasi yang dinilai belum kompetitif.

Menurut Didik, kondisi tersebut menyebabkan dunia usaha menahan ekspansi dan investasi baru, sehingga sektor industri terus kehilangan momentum pertumbuhannya. Sementara itu, Vietnam berhasil melakukan transformasi struktural melalui strategi industrialisasi yang berorientasi keluar (outward looking strategy), mirip dengan strategi yang pernah diterapkan Indonesia pada era 1980-an dan 1990-an.

Strategi tersebut dilakukan dengan menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) berkualitas, yang diarahkan untuk membangun basis industri ekspor sekaligus memperkuat industri domestik.

"Vietnam membuat kebijakan transformasi struktur ekonomi dengan strategi industri: masuk dulu ke rantai produksi global, baru naik kelas secara bertahap," kata Didik.

Menurut dia, investasi yang masuk ke Vietnam didominasi sektor manufaktur berorientasi ekspor dan disertai proses transfer teknologi serta pengembangan inovasi. Hal itu berbeda dengan Indonesia yang dinilai masih banyak menarik investasi dengan nilai tambah rendah.

Risiko Menjadi Negara Sakit di ASEAN

Didik mengingatkan Indonesia berisiko semakin tertinggal dari negara-negara ASEAN apabila tidak segera melakukan reformasi struktural di sektor industri.

Ia mencontohkan Vietnam yang kini mulai memasuki fase yang disebut sejumlah pengamat sebagai Đổi Mới 2.0, yakni transformasi dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi dengan nilai tambah tinggi.

"Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN," kata Didik.

Menurut dia, Indonesia perlu kembali menjalankan kebijakan transformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi seperti yang pernah dilakukan pada dekade 1980-an dan 1990-an. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai 7-8% dengan pertumbuhan sektor industri sebesar 10-12%.

"Jika kebijakan seperti itu tidak dilakukan kembali, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus bertahan di kisaran moderat 5%, tanpa didukung sektor industri yang kuat," ujarnya.