DPR Restui Sarjito Jadi Kepala Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui M. Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) untuk periode 2026-2031.

Keputusan tersebut diambil setelah Komisi XI DPR menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Sarjito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8).

“Sudah (disetujui) untuk periode 2026-2031,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Haekal saat dikonfirmasi Katadata.co.id, Senin (24/8).

Dirut BMKS Ditentukan OJK

Setelah mendapat persetujuan DPR, Sarjito mengatakan penetapan Direktur Utama atau Chief Executive Officer (CEO) BMKS menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas.

Sarjito memastikan seluruh aspek penyelenggaraan BMKS akan berjalan sesuai ketentuan. Hal itu mencakup pelaku bursa, produk yang diperdagangkan, sistem pengawasan perdagangan (surveillance), hingga mekanisme kliring.

“Semua harus oke. Orang-orang yang menangani operasinya harus oke, penilai mutunya oke, surveillance, kemudian produknya oke,” ujar Sarjito.

Menurut dia, produk mineral yang diperdagangkan di BMKS harus memiliki kualitas dan spesifikasi yang jelas. Hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa.

Sarjito menekankan membangun pasar yang kredibel dan likuid menjadi salah satu prioritas pada tahap awal pengoperasian BMKS.

Salah satu indikator pasar yang dipercaya pelaku usaha, menurut dia, adalah munculnya aktivitas price arbitrage. Kondisi tersebut terjadi ketika pelaku pasar membeli produk di pasar dengan harga lebih rendah dan menjualnya di pasar lain dengan harga lebih tinggi.

“Arbitrage selalu akan ada. Itu berarti dia trust,” kata Sarjito.

Menurut Sarjito, pelaku pasar akan berpindah ke suatu bursa jika memperoleh kondisi perdagangan yang lebih baik, termasuk harga yang wajar, likuiditas yang memadai, dan tingkat kepercayaan yang tinggi.

“Makanya saya bilang trusted market dulu. Market-nya yang dalam, yang likuid, sehingga orang juga mau pindah,” ujarnya.

Ia berharap BMKS dapat menjadi pasar yang kredibel sehingga mampu membentuk harga mineral dan komoditas strategis yang dipercaya pelaku pasar.

“Kalau ada yang lebih bagus pasti pindah. Untuk apa pun juga. Makanya kita bagaimana bangun itu,” kata Sarjito.

Terkait keberadaan bursa komoditas yang telah beroperasi di Indonesia, yakni Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Sarjito mengatakan mekanisme transisi serta keberadaan pelaku pasar yang sudah ada masih perlu dievaluasi.

Menurut dia, BMKS akan hadir dalam bentuk baru, sementara pengalaman dan pelaku pasar yang telah ada dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan proses transisi berjalan mulus.

“Transisi harus mulus. Dan yang sudah terjadi di tempat lain, carry over. Tapi itu dengan perbaikan-perbaikan sesuai dengan orang-orang di sini,” ujar Sarjito.

Sarjito juga menegaskan akan bersikap tegas terhadap praktik broker ilegal dan promosi produk komoditas yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Jadi saya akan sangat keras kalau ada edukasi kepada masyarakat, promosi kepada masyarakat, tapi menjebak,” katanya.

Adapun rincian mengenai jenis mineral dan komoditas strategis yang akan diperdagangkan di BMKS masih menunggu regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Presiden (Perpres).

“Ini menunggu Perpres. Menunggu Presiden, (Prabowo Subianto) dong, kalau pakai bahasa hukumnya,” ujar Sarjito.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Sarjito mengatakan target tersebut bersifat mandatori sehingga seluruh persiapan harus dilakukan secara terintegrasi.