Astra Jajaki Pembangunan 2.000 Rumah Subsidi di Jakarta dan Bandung
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut PT Astra Internasional Tbk (ASII) tengah menjajaki pembangunan 2.000 rumah subsidi di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk memperluas penyediaan rumah masyarakat melalui kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta.
Menurut Ara, sapaan Maruarar, Astra telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pembangunan rumah subsidi. Dari total 2.000 unit yang dijajaki, sebanyak 1.000 unit akan dibangun di Jakarta dan 1.000 unit lainnya di Bandung.
"Astra sudah siap intervensi untuk pembangunannya, seribu di Jakarta, seribu di Bandung," ujar Ara, sapaan akrabnya, ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).
Dalam keterangan sebelumnya, pengembangan kawasan perumahan itu bakal memanfaatkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Pemanfaatan tanah negara untuk dibangun oleh pihak swasta menjadi salah satu skema dalam mendorong target Program 3 Juta Rumah.
Ara mengatakan, sejumlah kementerian juga memberikan dukungan berupa penyediaan lahan. Salah satunya lahan sekitar 40-45 hektare di Depok, Jawa Barat, dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, terdapat sekitar 3 hektare lahan dari Kementerian Hukum.
Kendati demikian, skema pembangunan itu masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah mempertimbangkan berbagai alternatif, mulai dari pembangunan menggunakan anggaran negara, melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), hingga menggandeng swasta.
Dorong Rumah Subsidi
Selain menggandeng swasta, pemerintah juga mendorong pembiayaan perumahan melalui sejumlah kebijakan lain. Salah satunya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kontraktor dan pengembang perumahan skala UMKM.
KUR perumahan dapat diberikan untuk pembiayaan hingga Rp 100 juta tanpa jaminan dengan bunga 0,5% per bulan. Menurutnya, penyerapan KUR perumahan cukup tinggi sehingga pemerintah meningkatkan alokasi pembiayaannya.
Ia menyebut alokasi yang semula sekitar Rp 3 triliun kemudian ditingkatkan hingga Rp 50 triliun. "Pada saat dievaluasi, penyerapannya tinggi sekali," klaimnya.
Pemerintah juga mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan di sektor perumahan. Menteri PKP menyebut dukungan tersebut menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan yang diperlukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
