Kontribusi LPS di Balik Nihilnya Bank Gagal Selama Pandemi
Pandemi Covid-19 membuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sempat menyalakan alarm tanda bahaya terkait kondisi stabilitas sistem keuangan pada tahun lalu. Namun, tak butuh waktu lama hingga alarm tersebut padam. Kekhawatiran adanya bank jatuh dan rush money tak terjadi pada tahun lalu berkat berbagai kebijakan yang secara cepat ditempuh KSSK.
Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih menyatakan, tidak ada bank umum yang gagal dan ditangani oleh LPS pada tahun lalu. Padahal, menurut dia, jika perekonomian mengalami krisis atau shock, perusahaan atau rumah tangga dapat mengalami kesulitan keuangan sehingga rentan menarik dananya di bank untuk memenuhi kebutuhan.
Penarikan dana besar-besaran dapat menganggu likuiditas yang dapat memicu bank gagal. Kegagalan satu bank dapat menimbulkan efek menular kepada bank lain dan menganggu stabilitas sistem keuangan. "Ini tidak terjadi pada tahun lalu. Artinya sinergi kebijakan antar KSSK sangat efektif," kata Lana dalam acara Temu Stakeholders Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (1/4).
Kepercayaan nasabah terhadap perbankan, menurut Lana, justru tinggi selama Pandemi Covid-19. Hal ini antara lain terlihat pada pertumbuhan simpanan yang mencapai dua digit sepanjang tahun lalu. "LPS sebagai bagian dari KSSK telah melaksanakan mandat UU, di antaranya, mencegah ada bank umum yang gagal dan menimbulkan efek tularan kepada bank lain, serta menjaga kepercayaan nasabah," katanya.
Meski tak ada bank umum yang berakhir gagal, LPS mencatat terdapat sejumlah Bank Perkreditan Rakyat yang ditutup. Namun, seluruh kewajiban BPR tersebut telah diselesaikan oleh LPS.
Rudi Sumarna (55) merupakan salah satu peneriman manfaat penjaminan LPS. Izin BPR tempat ia menaruh seluruh simanannya selama 15 tahun terakhir dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Meski sempat khawatir, pria yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar Cibeureum akhirnya lega setelah tahu dananya dijamin LPS. “Saya tidak kapok menabung di bank, apalagi sekarang lebih tau kalau semua bank dijamin LPS dan saya sudah merasakan hal itu,” ujar warga Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan catatan LPS, jumlah rekening yang dijamin saat ini mencapai 99,91% dari total rekening di perbankan atau setara 341.269.722 rekening. LPS menjamin simpanan masyarakat dengan nominal maksimal Rp 2 miliar dan tingkat bunga penjaminan maksimal 4,25% di bank umum dan 6,75% di BPR.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, besaran nilai simpanan yang dijamin LPS yang sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank setara dengan 33,8 kali produk domestik bruto (PDB) per kapita nasional tahun 2019. "Angka itu jauh di atas rata-rata negara berpendapatan menengah ke atas yang sebesar 6,29 kali PDB per kapita," ujar Purbaya awal Februari lalu.
Purbaya menyebutkan, LPS telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi, antara lain kebijakan tingkat bunga penjaminan yang rendah, serta relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan. Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari kebijakan terpadu yang dikeluarkan otoritas resolusi tersebut bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna mempercepat pemulihan ekonomi.
Selama tahun 2020, tingkat bunga penjaminan LPS telah dipangkas sebesar 150 basis poin (bps) untuk simpanan dalam rupiah di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat serta sebesar 75 bps untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum. Tahun ini, LPS kembali menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk rupiah pada bank umum dan BPR masing-masing sebesar 0,25%. Tingkat bunga penjaminan untuk valas pada bank umum juga turun 0,25%.
Pemangkasan bunga LPS juga sejalan dengan suku bunga acuan BI. Bank sentral telah menurunkan bunga acuan ke level 3,5%, terendah sepanjang sejarah terlihat dalam databoks di bawah ini.
Pemangkasan bunga penjaminan pada awal tahun ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain tren penurunan suku bunga simpanan, kondisi dan prospek likuiditas perbankan yang relatif longgar, serta perkembangan terkini dari pemulihan perekonomian. Dengan demikian, kebijakan itu diharapkan dapat memberikan ruang lanjutan bagi penurunan suku bunga kredit perbankan yang pada gilirannya akan mendukung pembiayaan sektor riil.
Sementara kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan diberikan untuk tiga periode pembayaran premi, yaitu semester II 2020, semester I 2021, dan semester II 2021. Bank juga diberi kelonggaran untuk menunda pembayaran premi penjaminan selama enam bulan dengan denda keterlambatan sebesar 0%. Ini agar bank bisa memiliki ruang untuk mengelola likuiditasnya.
