LPS: Berita Lembaga Penjamin Simpanan Terkini - LPS Hari ini: Menanti Arah Perppu Sektor Keuangan

Penempatan dana LPS berlaku juga untuk bank yang sudah dalam pengawasan sebelum pandemi selama memenuhi persyaratan.

LPS mensyaratkan adanya jaminan untuk penempatan dana dalam bentuk aset bank atau aset milik pemegang saham pengendali.

LPS punya kewenangan baru bisa menyuntikkan dana ke bank yang terancam gagal, ini skemanya.

LPS kini dapat menempatkan dana pada bank yang mengalami masalah likuiditas dan terancam gagal. Namun, penempatan dana tetap harus disertai agunan.

Total aset LPS saat ini dinilai cukup untuk dapat melaksanakan wewenang baru lembaga tersebut, yakni menempatkan dana pada bank bermasalah.

LPS dapat menawarkan aset/kewajiban bank kepada investor sejak bank berada dalam pengawasan intensif hingga melakukan penempatan dana pada bank bermasalah.

Bank BUMN wajib membayarkan premi atas penempatan dana pemerintah sebesar Rp 30 triliun dalam bentuk simpanan.

LPS memangkas tingkat bunga penjaminan pada simpanan rupiah di bank umum dan BPR, serta simpanan valas di bank umum.

LPS akan menghapus denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan mulai Juli hingga akhir tahun ini.

LPS dapat mengajukan pinjaman kepada pemerintah jika mengalami kesulitan likuiditas dalam penanganan bank gagal.

LPS menegaskan indikator perbankan saat ini masih dalam kondisi normal dan belum ada potensi bank gagal.

Saat ini beberapa indikator sistem keuangan naik dari normal menjadi waspada. Antara lain DPK, bunga, dan potensi penarikan uang dalam jumlah besar.

Berdasarkan stress test yang dilakukan LPS, terdapat delapan bank yang berpotensi gagal jika kondisi ekonomi berada dalam skenario berat akibat corona.

Kewenangan LPS untuk menerbitkan surat utang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Total simpanan masyarakat pada bank umum per Januari 2020 turun menjadi Rp 6.035 triliun dibandingkan bulan sebelumnya Rp 6.077 triliun.