Erick Thohir Minta Dua Bank BUMN Disuntik PMN Rp 9 Triliun
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Erick Thohir mengusulkan penyuntikan modal kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Tambahan modal tersebut disalurkan dalam penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2022, dimana BNI Rp 7 triliun dan BTN Rp 2 triliun.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, PMN untuk kedua bank milik negara diberikan untuk penguatan modal dasar atau tier 1, sehingga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) kedua bank tersebut membaik.
Tiko mengatakan, CAR BNI sejak 2016 sampai 2020 berada di level 19,7% sampai 16,7%. "Menjadi yang terendah di antara peers, demikian pula dengan permodalan tier 1," kata Kartika yang akrab disapa Tiko dalam rapat dengan DPR secara virtual, Jumat (9/7).
Berdasarkan data Kementerian BUMN, CAR BNI turun signifikan mulai 2017 menjadi 18,5% dari 19,4% pada 2016. Salah satu penyebabnya ialah pertumbuhan modal yang lebih rendah dibanding pertumbuhan aset tertimbang menurut risiko (ATMR).
Berdasarkan riset Standard & Poor's, prospek terhadap BNI masih negatif karena tekanan terhadap pendapatan dan kualitas aset di tengah pandemi Covid-19. S&P menilai permodalan yang terus turun juga patut menjadi perhatian. Rating BNI berpotensi diturunkan dari BBB-.
"Manfaat dari penguatan permodalan adalah sebagai bentuk dukungan ekspansi kredit dalam rangka membantu menggerakan perekonomian dan mendukung bisnis ekspor," katanya.
Rencananya, PMN akan digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional, penyaluran kredit untuk proyek infrastruktur pemerintah, dukungan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, bantuan sosial, dan dukungan terhadap strategi BNI untuk go-global.
Terdapat dua opsi pemenuhan modal, yaitu melalui penerbitan perpetual bond dan penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Penerbitan perpetual bonds dapat dihitung sebagai tambahan tier 1 dengan skema sub-debt. Penerbitan diperkirakan berlangsung pada ttriwulan III-2021 dengan nominal minimal US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun dengan jangka waktu 5-5,5 tahun dan perkiraan beban bunga 4-5% per tahun.
Opsi kedua, yakni menambah modal melalui rights issue dinilai sebagai solusi yang lebih berkelanjutan. Kementerian mengusulkan penerbitan sahan baru berlangsung pada semester 1 2022 dengan target dana Rp 11,7 triliun sehingga tier 1 capital BNI pada 2022 menjadi minimal 18%.
Terkait PMN untuk BTN senilai Rp 2 triliun pada tahun anggaran 2022, hal itu dilakukan karena modal BTN merupakan salah satu yang paling rendah di antara bank-bank dalam skala yang sama.
Dalam beberapa tahun terakhir, BTN lebih mengandalkan capital tier 2 dengan penerbitan obligasi. “Oleh karena itu, pemerintah ingin melakukan penguatan modal, terlebih BTN merupakan bank prioritas karena menjadi penyalur perumahan subsidi FLPP,” katanya.
Usulan awal suntikan modal melalui rights issue dengan dengan total penghimpunan Rp 5 triliun dan PNM di kisaran Rp 3 triliun. Namun, pihaknya mempertimbangkan opsi rights issue Rp 5 triliun dengan PNM Rp2 triliun atau dengan opsi lainnya, yakni right issue di Rp 3,3 triliun dengan PNM tetap di kisaran Rp2 triliun.
Opsi tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah dan diharapkan pemegang saham lain juga turut serta dalam rights issue tersebut. Selanjutnya, BTN masuk dalam prioritas karena pemerintah ingin perseroan tetap aktif melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pemerintah demi mendukung program sejuta rumah.
"Ini krusial khususnya setelah Covid-19 diharapkan dapat mendorong perumahan subsidi dengan target 1 juta rumah yang dibeli masyarakat," ujar Tiko.
