Kajian Pemerintah: Eksportir Harus Parkir DHE Setidaknya 3 Bulan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pembahasan terakhir terkait lama parkir devisa hasil ekspor atau DHE adalah selama tiga bulan. Namun penentuan periode parkir DHE masih sedang dalam pembahasan dengan Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya.
Sebagai informasi, Bank Indonesia sedang memantau 200 perusahaan eksportir sumber daya alam atau SDA yang berpotensi membawa pulang DHE. Bank sentral menilai para perusahaan tersebut butuh instrumen untuk menempatkan dana mereka.
"Sedang disusun izin implementasinya. Mudah-mudahan semester I 2023 bisa diimplementasikan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/1).
Peraturan mengenai DHE tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang DHE dan Devisa Pembayaran Impor. Airlangga mengatakan DHE perlu mengendap di dalam negeri agar kondisi surplus neraca perdagangan dapat dieksploitasi secara maksimal.
Sebagai informasi, neraca perdagangan nasional telah surplus selama 31 bulan berturut-turut. Selain itu, Airlangga berharap pengendapan DHE dapat meningkatkan kemandirian negara terhadap devisa asing.
Revisi aturan ini juga merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk memitigasi risiko perekonomian global. Aturan parkir DHE merupakan aturan lanjutan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu No. 2-2022 tentang Cipta Kerja.
Salah satu dasar penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 adalah tren peningkatan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Sepanjang 2022, The Fed telah menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 425 basis poin dari 0,25 pada 16 Maret 2022 menjadi 4,5% pada 14 Desember 2022.
"Kalau terjadi capital flight, masuknya investasi menjadi berat. Makanya kami selesaikan dengan kepastian hukum," kata Airlangga.
Selain The Fed, Airlangga menyampaikan perang Ukraina-Rusia telah mengakibatkan ketidakpastian sosial dalam ekonomi riil. Menurutnya, Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa kini menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat perang yang belum berusia 1 tahun tersebut.
