Ukraina Bakal Legalkan Kripto pada 2025 dengan Aturan yang Ketat

Ukraina dilaporkan berencana untuk melegalkan mata uang kripto pada awal tahun 2025. Menurut Daniil Getmantsev, Kepala Komite Pajak Verkhovna Rada, undang-undang yang bakal melegalkan kripto itu tidak akan mencakup keringanan pajak.

Komite Pajak Ukraina berkoordinasi dengan Bank Nasional Ukraina (NBU) dan Dana Moneter Internasional (IMF) agar rancangan undang-undang ini diharapkan akan selesai pada awal 2025. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur aset digital sambil memastikan pengawasan fiskal.

Terlepas dari spekulasi sebelumnya mengenai kemungkinan insentif pajak, aturan perpajakan standar yang mirip dengan perdagangan sekuritas akan diterapkan di bawah kerangka kerja yang dilegalkan. Ini berarti semua keuntungan dari transaksi kripto akan dikenakan pajak pada saat dikonversi ke mata uang fiat.

Menurut laporan Cointelegraph, legalisasi mata uang kripto di Ukraina akan mengikuti pola global. Legalisasi kripto akan menjadikan negara ini sebagai pusat potensial untuk perdagangan aset digital yang teregulasi di Eropa Timur.

Perkembangan Legislasi

Sebuah kelompok kerja khusus sedang menyelesaikan rancangan undang-undang untuk melegalkan operasi kripto. Menurut Getmantsev, RUU ini akan siap untuk pembacaan pertama di parlemen pada kuartal pertama 2025.

Undang-undang ini akan mengatur transaksi aset digital dengan fokus pada stabilitas keuangan dan langkah-langkah Anti Pencucian Uang (AML). Tujuannya, untuk menciptakan kerangka kerja yang transparan dan aman secara hukum bagi bisnis dan investor yang bekerja dengan aset digital.

Selama perang yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia, legalisasi mata uang kripto dapat menawarkan kepada warga Ukraina sarana yang teregulasi untuk mengakses bantuan keuangan, melindungi aset mereka dari inflasi, dan memfasilitasi transaksi lintas negara tanpa bergantung pada sistem perbankan tradisional.

Sistem perbankan tradisional mungkin menghadapi gangguan selama masa perang. Mata uang kripto telah digunakan untuk bantuan kemanusiaan, donasi, dan stabilitas keuangan selama krisis.

Undang-undang yang direncanakan ini juga bertepatan dengan peningkatan keuangan terdesentralisasi (DeFi) di Eropa Timur. Menurut Chainalysis, DeFi di Eropa Timur menerima lebih dari US$499 miliar (Rp 7.967,7 triliun) kripto antara Juli 2023 dan Juni 2024.

Tidak Ada Insentif Pajak

Tidak ada keringanan pajak yang akan dimasukkan dalam kebijakan kripto Ukraina. Hal ini bertentangan dengan ekspektasi industri dan para pemimpin global yang menawarkan insentif pajak kripto.

Getmantsev menjelaskan keuntungan kripto akan dikenakan pajak capital gain pada aset ketika dikonversi ke mata uang fiat. Komite juga berhati-hati tentang insentif pajak karena dapat dieksploitasi untuk penghindaran pajak di pasar tradisional.

Pendekatan komite ini bertujuan untuk membatasi risiko penghindaran pajak sambil memastikan bahwa pendapatan dari aktivitas keuangan terkait kripto mengalir untuk kepentingan negara dan pemerintah.

Maroko akan Legalkan Semua Mata Uang Kripto

Selain Ukraina, negara-negara lain juga mengambil langkah serupa. Meskipun telah melarang aset digital pada tahun 2017, Maroko dilaporkan berencana untuk melegalkan semua mata uang kripto. Bank sentral negara tersebut, Bank Al-Maghrib, sedang mempersiapkan rancangan undang-undang untuk regulasi kripto.

Gubernur bank sentral Maroko, Abdellatif Jouahri, mengungkapkan rancangan undang-undang tersebut saat ini sedang dalam proses adopsi. Pengumuman mengenai RUU itu muncul bersamaan dengan kenaikan Bitcoin.

Bank Al-Maghrib juga telah menjajaki kemungkinan untuk membentuk mata uang digital bank sentral untuk melihat bagaimana mata uang digital tersebut dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan kebijakan publik tertentu.