Kemenkeu Ungkap Skema Kirim Bantuan Pangan Rp 200 Miliar Tersalur ke Palestina

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sejumlah cara untuk menyalurkan bantuan pangan senilai Rp 200 miliar untuk Palestina pada 2025. Hal ini dilakukan agar penyaluran hibah kemanusiaan ini bisa masuk ke wilayah Gaza dan Tepi Barat.

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID Kemenkeu memastikan penyaluran bantuan tersebut bekerja sama dengan The United Nations World Food Programme alias WFP. 

“Kita tidak bisa masuk ke Palestina, maka kemudian kita kerja sama dengan WFP agar bantuannya dapat diterima langsung kepada masyarakat di Gaza,” kata Direktur Utama LDKPI Dalyono di Bogor, Kamis (9/10).

Ia menjelaskan, bantuan tersebut diwujudkan dalam tiga bentuk. Pertama yakni untuk membantu dapur umum. “Jadi langsung sebagian diperbantukan untuk dapur umum di sana,” ujar Dalyono.

Lalu yang kedua dalam bentuk lipid nutrient-based. Cara ini semacam suplemen kesehatan untuk ibu-ibu hamil dan juga anak-anak. Selanjutnya yang ketiga dalam bentuk biskuit berenergi untuk masyarakat yang terdampak.

“Kita akan salurkan melalui WFP. Saat ini sedang dalam proses untuk penyalurannya,” kata Dalyono.

Ia menambahkan, upaya tersebut merupakan salah satu wujud dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian yang besar kepada Palestina. Terutama karena  menghadapi masalah kemanusiaan, khususnya di Gaza.

Bagaimana Bantuan di Tepi Barat?

Sementara di Tepi Barat, Dalyono mengatakan kondisi masyarakatnya relatif lebih stabil. Hal ini baik secara keamanan maupun secara perekonomiannya.

Ia menyebut, Indonesia mendapatkan permintaan untuk mendorong pertumbuhan pengembangan alpukat. “Ternyata di Tepi Barat itu menghasilkan alpukat yang cukup besar. Namun demikian saat ini terkendala karena keterbatasan keberadaan pupuknya, teknologi pengolahan, pengembangannya, dan pemasarannya,” kata Dalyono.

Untuk itu, Kementerian Pertanian yang memiliki badan pelatihan bisa memberikan bantuan kepada para petani di Palestina. Khususnya untuk mengembangkan produk-produk alpukatnya.

Hal tersebut dilakukan bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Dalyono mengatakan nilai kerja sama mencapai Rp 2 miliar, namun sekitar Rp 1 miliar dari total tersebut ditanggung JICA.

“Dengan mendatangkan mereka (delegasi dari palestina) ke Indonesia, pelatihannya dilakukan di Malang, di Badan Pelatihan Pertanian di Malang,” ujarnya.