Akses Perbankan Jadi Kunci Utama Dorong Inklusi Keuangan dan Turunkan Kemiskinan

Tingkat inklusi keuangan dinilai memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 98% atau hampir seluruh penduduk Indonesia pada 2045 atau seiring target Indonesia Emas.

Adapun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2025 lalu menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%.

Inklusi keuangan sendiri berarti kondisi ketika individu dan bisnis memiliki akses yang adil dan merata terhadap produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

“Faktanya, akses kepada layanan bank, merupakan faktor penting bagi seseorang untuk dapat membangun ekonominya dan keluar dari kemiskinan; apakah ia sebagai individu ataupun sebagai pelaku UMKM,” kata Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin saat dihubungi, Rabu (15/10). 

Ia menjelaskan bank memiliki perspektif di masyarakat, mengajarkan untuk disiplin mengelola uang. Bank juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyimpan uang dengan aman dan tertib, juga untuk mendapatkan bunga. 

Di sisi lain, bank juga menjadi sumber pendanaan bagi pedagang kecil atau UMKM, faktor penting yang dapat membantu mendongkrak usahanya. 

“Jika hanya mengandalkan cash internal saja, akan sulit bagi sebuah usaha untuk berkembang, ia memerlukan pinjaman modal kerja atau bahkan investasi. Selain itu, bank juga akan membantu mereka melakukan transaksi dengan para rekanannya,” kata dia. 

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman  sebelumnya menyatakan akan meningkatkan penyaluran kredit nonsubsidi kepada pelaku UMKM pada kuartal terakhir 2025. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun yang ditempatkan di bank milik negara.

Penyaluran kredit dari anggaran Rp 200 triliun tersebut tidak masuk dalam program kredit usaha rakyat atau tanpa subsidi pemerintah. Dengan kata lain, bunga kredit untuk program pendanaan tersebut sekitar 16%.

"Kami akan mencoba agar sebagian dana Rp 200 triliun di bank milik negara disalurkan dalam bentuk kredit kepada UMKM. Menurut kami, dana ini cukup diminati bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya," kata Maman di Kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jakarta, Rabu (8/10).

Maman menyampaikan alokasi dana untuk kredit UMKM nonsubsidi akan ditentukan setelah 15 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri akad masal KUR kepada 800 ribu pelaku UMKM di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal tersebut.

Ada lima bank pelat merah yang mengelola dana senilai Rp 200 triliun milik pemerintah, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Maman berniat memanggil perwakilan seluruh bank tersebut untuk membicarakan berapa uang negara yang bisa disalurkan ke UMKM dalam bentuk kredit nonsubsidi. "Kami akan panggil bank milik negara untuk mempercepat pendistribusian akses pembiayaan dari Rp 200 triliun ini dalam kredit non-KUR," katanya.

Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen, lebih rendah dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 23,85 juta orang.