Purbaya Bakal Ajukan RUU Redenominasi Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1, Ini Urgensinya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengusulkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Salah satunya, yakni RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) yang menyederhanakan mata uang, misalnya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Dalam PMK ini, RUU ini ditargetkan dapat rampung pada 2027.

Dalam PMK yang diteken Purbaya sejak 10 Oktober dan diundangkan pada 3 November 2025 ini, ada empat urgensi pembentukan RUU Redenominasi. Pertama, efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Kedua, untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Ketiga, untuk menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Keempat, meningkatkan kredibilitas rupiah. 

Bank Indonesia sebenarnya sudah sejak lama menyiapkan  rencana redenominasi. Namun, implementasinya masih mempertimbangan tiga faktor terutama menyangkut masih tingginya tekanan eksternal.

"Redenominasi sudah kami siapkan dari dulu, masalah desain dan tahapan-tahapannya, itu sudah kami siapkan dari dulu secara operasional dan bagaimana tahapan-tahapannya," kata Gubernur BI Perry Warjiyo pada Juni 2023.

Perry menjelaskan terdapat tiga faktor yang dipertimbangkan bank sentral dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pertama, kondisi makro ekonomi yang bagus. Kedua, kondisi moneter dan stabilitas sistem keuangan stabil. Ketiga, kondisi sosial dan politik yang kondusif dan mendukung.

BI menilai, momentum yang tepat perlu mempertimbangkan kondisi terkini terkait adanya efek rambatan dari eksternal terutama pelemahan ekonomi global.

"Demikian juga stabilitas sistem keuangan kita kan kondisinya stabil, tetapi ketidakpastian global masih ada, sabar," kata Perry.