Kemenkeu Ungkap Pentingnya Ketahanan Pangan untuk Antisipasi Kerusuhan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)menjelaskan pentingnya ketahanan pangan agar tidak memicu kerusuhan. irektur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Tri Budhianto menyebut masyarakat yang mengalami masalah pangan lebih mudah terpancing. 

Menurut Tri salah satu contoh korelasi ketahanan pangan dengan kerusuhan terlihat saat terjadi penjarahan di salah taku toko ritel di Sibolga, Sumatera Utara pascabencana banjir karena minimnya stok pangan.

“Contoh paling gampangnya ada di wilayah bencana kemarin. Begitu pangannya kurang, mau nggak mau itulah yang terjadi,” kata Tri Budhianto dalam acara Kunjungan Kerja Media di Karawang, Selasa (9/12).

Ia menyatakan, masyarakat tidak bisa disalahkan karena kondisi kurangnya stok pangan setelah bencana membuat kelaparan. Untuk itu, Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan pangan.

Itu sebabnya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terdapat anggaran ketahanan pangan. Menurutnya, dengan anggaran tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar pangan memiliki peran yang sangat vital bagi stabilitas.

“Bisa kita bayangkan, kalau pangan kita kurang pasti terjadi kerusuhan di mana-mana,” ujarnya.

Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Naik

Pemerintah bahkan akan meningkatkan anggaran pangan dalam APBN 2026. Dalam APBN 2025, anggaran ketahanan pangan hanya Rp 144,6 triliun dan pada tahun depan menjadi Rp 210,4 triliun.

“Diharapkan dapat mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga tetap terjaga, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” kata Tri.

Adapun dari total anggaran untuk tersebut untuk distribusi dan cadangan pangan. Begitu juga dengan rencana pemanfaatan untuk produksi subsidi pupuk, lumbungan pangan, hingga 250 Kampung Nelayan Merah Putih. Lalu juga untuk konsumsi berkaitan dengan batuan kerawanan pangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.