Analis MUFG: Risiko Fiskal Membebani Rupiah

Lloyd Chan, Analis Valas Senior MUFG Bank, menyebut nilai tukar rupiah tertekan oleh melesetnya target fiskal, prospek penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), penyempitan surplus perdagangan, dan sentimen investor asing yang relatif lemah. MUFG Bank memprediksi nilai tukar rupiah akan berada di kisaran Rp 17.000 per dolar AS pada kuartal pertama 2026.

"Rupiah melemah mendekati perkiraan kami untuk kuartal pertama 2026 sebesar Rp 17.000, karena melesetnya target fiskal, inflasi yang meningkat, prospek pelonggaran moneter lebih lanjut, dan memburuknya neraca transaksi berjalan kembali membayangi pertumbuhan ekonomi domestik yang Tangguh," kata Lloyd dalam riset 'IndonesiaPulse: Growth resilient, but fiscal weigh on rupiah', dikutip Rabu (14/1).

Pada perdagangan Selasa (13/1), nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp 16.860 per dolar AS, level terendah dalam delapan bulan terakhir. Rupiah sedikit menguat ke level Rp 16.850 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Rabu (14/1) pagi. 

Lloyd menyebut meskipun pelonggaran moneter yang dilakukan BI dan prioritas fiskal yang berfokus pada infrastruktur bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi, perbedaan imbal hasil yang sempit dengan AS, serta kerentanan structural, seperti defisit fiskal yang melebar dan dinamika perdagangan yang melemah, menggarisbawahi pandangan bearish MUFG Bank terhadap rupiah dalam jangka pendek.

"Kami mempertahankan perkiraan nilai tukar rupiah di Rp 17.000 per dolar AS pada kuartal pertama 2026, sebelum mengantisipasi pemulihan moderat ke Rp 16.750 per dolar AS pada akhir tahun 2026, kemungkinan dibantu oleh perkiraan penurunan suku bunga Fed," ujarnya.

Imbal hasil obligasi Indonesia jangka 10 tahun diperkirakan akan naik menuju 6,4%-6,6% dari sekitar 6,2% saat ini. Hal ini mencerminkan kekhawatiran fiskal domestik dan sentimen investor asing yang berhati-hati.

Posisi Fiskal Memburuk

Lloyd menyoroti posisi fiskal Indonesia yang memburuk pada 2025, dengan defisit melebar menjadi 2,9% dari PDB, mendekati batas 3% pada tahun pertama masa jabatan Presiden Prabowo. Hal ini dibandingkan dengan defisit 2,3% PDB pada 2024 dan melebihi proyeksi revisi pemerintah sebesar 2,78% defisit untuk tahun 2025.

Pendapatan fiskal turun 3,3% secara tahunan menjadi Rp 2.756,3 triliun, terbebani oleh penerimaan pajak yang lemah. Di sisi lain, pengeluaran naik 2,7% secara tahunan menjadi Rp 3.451,4 triliun, mengakibatkan defisit sebesar Rp 695,1 triliun.

Dari sisi pengeluaran, MUFG memprediksi pertumbuhan yang didorong oleh infrastruktur akan tetap menjadi prioritas kebijakan pemerintah Indonesia, dengan belanja modal yang terus meningkat pasca-pandemi. Biaya pegawai terkendali di bawah 20% dari pengeluaran pemerintah pusat.

Namun, pembayaran utang telah menjadi kendala utama, dengan pembayaran bunga mencapai 25,6% dari total pengeluaran pemerintah pusat pada semester pertama 2025, naik dari 24,0% pada semester pertama 2024. Subsidi energi menurun sebesar 3,8%, menandai penurunan pertama yang terlihat sejak 2020, sebagian dibantu oleh biaya impor bahan bakar yang lebih rendah.

Untuk 2026, prioritas pengeluaran termasuk program makan gratis Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dapat meningkat menjadi Rp 335 triliun (sekitar 9% dari anggaran). Alokasi untuk keamanan pangan dan energi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan percepatan proyek hilirisasi mineral senilai US$ 38 miliar (Rp 640,6 triliun, kurs Rp 16.860/US$) akan meningkatkan investasi asing langsung (FDI) dan nilai tambah ekspor.

"Sementara inisiatif-inisiatif ini mendukung pertumbuhan jangka menengah, meningkatnya kewajiban bunga dan komitmen subsidi akan terus membebani ruang fiskal," kata Lloyd.

Jika batas defisit 3% tetap berlaku, dorongan fiskal pada tahun 2026 akan terbatas. Kondisi ini akan memaksa pemerintah memperluas basis pajaknya dan menerbitkan obligasi untuk mendukung kebutuhan pengeluaran.

"Kami memperkirakan kebutuhan pembiayaan bruto pemerintah akan meningkat menjadi sekitar 6% dari PDB tahun ini, naik dari 5,6% pada tahun 2025, menandai level tertinggi sejak tahun 2021," ujarnya.