S&P Pertahankan Rating Indonesia, Pasar Tunggu Konsistensi Kebijakan Pemerintah

Keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook (prospek) stabil dinilai menjadi sinyal fundamental ekonomi nasional masih terjaga. Namun di balik afirmasi tersebut, lembaga pemeringkat internasional itu juga mengirimkan pesan bahwa kepercayaan pasar ke depan akan sangat ditentukan oleh kepastian arah dan konsistensi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dalam laporan yang dirilis Senin (13/7), S&P menilai kebijakan untuk mendorong penerimaan negara dan ekspor akan memberikan hasil lebih optimal apabila arah kebijakan semakin dapat diprediksi dan implementasinya berjalan konsisten.

Adhi Nugroho Saputro, Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), mengatakan afirmasi peringkat kredit tidak berarti seluruh tantangan ekonomi telah selesai. Sebaliknya, sejumlah indikator yang melemah juga tidak dapat langsung dimaknai sebagai tanda memburuknya fundamental ekonomi.

"Peringkat yang dipertahankan tidak berarti persoalan selesai dan indikator yang melemah tidak otomatis berarti krisis. Yang kita hadapi adalah kombinasi keduanya. Publik perlu terbiasa membaca angka secara utuh, karena dari pembacaan yang utuh itulah respons kebijakan yang tepat bisa lahir," kata Adhi dalam pernyataan resmi, Rabu (15/7).

Menurutnya, catatan yang disampaikan S&P justru menunjukkan agenda yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor.

"Yang menentukan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan seberapa bisa diprediksi arahnya dan seberapa konsisten pelaksanaannya. Ini pekerjaan yang bisa dikerjakan, dan hasilnya akan cepat terbaca oleh pasar," ujarnya. 

Penilaian tersebut muncul di tengah beragam sinyal ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Mei 2026 mengalami defisit sebesar US$ 1,61 miliar, ini merupakan defisit pertama sejak April 2020.

Sementara itu, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur turun ke level 46,9 pada Juni 2026 atau berada di zona kontraksi, sedangkan inflasi meningkat menjadi 3,34%.

Meski demikian, sejumlah indikator lain masih menunjukkan daya tahan ekonomi domestik masih solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 mencapai 5,61% secara tahunan, menjadi yang tertinggi untuk kuartal pertama sejak 2013.

Neraca perdagangan kumulatif Januari–Mei tetap mencatat surplus US$ 4,03 miliar, sedangkan cadangan devisa pada Juni mencapai US$ 145,6 miliar atau setara 5,5 bulan impor. Inflasi juga masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5% plus minus 1%.

Tekanan Jangka Pendek

Prasasti menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang muncul saat ini lebih bersifat jangka pendek dibandingkan mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi.

Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti, mengatakan defisit perdagangan Mei terutama dipengaruhi kenaikan harga energi global yang memperbesar defisit sektor migas hingga US$3,76 miliar. Di luar migas, Indonesia masih mencatat surplus perdagangan sebesar US$2,15 miliar.

"Defisit Mei lebih mencerminkan tekanan harga energi impor ketimbang pelemahan daya saing ekspor secara menyeluruh," kata Piter.

Ia juga menilai kenaikan inflasi lebih banyak dipicu faktor pasokan dan musiman, bukan lonjakan permintaan domestik.  

"Inflasi inti kita tetap rendah. Jadi, tekanan harga yang muncul sifatnya sementara, bukan struktural," ujarnya.

Menurut Piter, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga lebih banyak dipengaruhi faktor nonmoneter, terutama persepsi pasar terhadap pengelolaan fiskal di tengah ketidakpastian global.

"Ketika pemerintah mampu meyakinkan investor bahwa risiko fiskal dikelola dengan baik dan transparan, tekanan terhadap rupiah akan berkurang," katanya.

Sementara itu, Adhi menilai kontraksi PMI manufaktur menjadi salah satu indikator yang menunjukkan pentingnya membangun kembali kepercayaan pelaku usaha melalui kepastian kebijakan.

"Tekanan global memang nyata, tapi penurunan di dalam negeri lebih banyak dipengaruhi hilangnya keyakinan atas arah dan kepastian kebijakan. Yang ditunggu pasar adalah koherensi dan konsistensi kebijakan, transparansi fiskal, dan komunikasi kebijakan yang lebih baik," ujarnya.