Burhanudin Abdullah Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ini Profilnya

Sejumlah nama muncul dalam bursa pencalonan Gubernur Bank Indonesia usai Perry Warjiyo mengundurkan diri akhir pekan lalu. Salah satu nama yang muncul adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah yang juga merupakan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Saat dikonfirmasi terkait nama Burhandudin Abdullah dalam bursa calon Gubernur BI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  meminta publik untuk bersabar. “Kita tunggu saja dulu,” kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (29/7). 

Profil Burhanuddin Abdullah 

Burhanuddin pernah menjabat sebagai Gubernur BI pada 2003 hingga 2008. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001. 

Pria kelahiran Garut 10 Juli 1947 menamatkan pendidikan tingginya sebagai Sarjana Pertanian di Universitas Padjadjaran pada 1974. Sepuluh tahun kemudian atau pada 1984, dia meraih gelar Master of Arts in Economics, College of Business, Michigan State University, USA.

Burhanuddin juga sempat menempati posisi strategis lainnya, antara lain di IMF sebagai Assistant Executive Director of IMF for South East Asia Group (Indonesia, Brunei Darussalam, Fiji, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal, Singapore, Thailand, Tonga, and Vietnam). 

Usai berkarir di luar negeri, Burhanuddin kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Kepala Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Urusan Luar Negeri, Bank Indonesia pada 1994-1995.

Burhanuddin juga merupakan salah satu Anggota Dewan Pakar dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada pemilu 2024 ini. Pada Mei lalu, ia ditetapkan sebagai salah satu Dewan Penasihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bersama Fuad Bawazier dan Sahala Benny Pasaribu, Burhan bertugas sebagai Dewan Penasihat guna memberikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan strategis. Hal ini guna mewujudkan penerapan efektif Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).