Profil Destry Damayanti dan Programnya jika Jadi Gubernur BI

Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memaparkan visi dan sejumlah program kebijakan yang akan menjadi arah kepemimpinannya jika terpilih sebagai Gubernur BI definitif. Dalam fit and proper test di Komisi XI DPR, Destry memperkenalkan kerangka 3I dan 1S sebagai fondasi penguatan kebijakan bank sentral ke depan.

Kerangka 3I tersebut mencakup impactful, inklusif, dan integrasi, sedangkan 1S merujuk pada Sinergi Merah Putih.

Destry saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Perempuan kelahiran Jakarta pada 1963 ini merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar Master of Science bidang Regional Science dari Cornell University, Amerika Serikat.

Sebelum bergabung dengan BI, Destry memiliki pengalaman panjang di sektor ekonomi dan keuangan. Ia pernah menjadi Senior Economic Advisor untuk Duta Besar Inggris di Indonesia pada 2000–2003, peneliti dan pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2005–2006, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005–2011, serta Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011–2015.

Destry juga pernah menjadi Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014–2015 dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015–2019. Ia kemudian menjabat Deputi Gubernur Senior BI sejak 7 Agustus 2019. Pada 2024, Destry kembali dipercaya untuk periode kedua hingga 2029.

Tantangan Utama Dewan Gubernur BI

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tantangan utama gubernur BI dan jajaran Dewan Gubernur baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah, inflasi, arus modal, dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Yusuf, suku bunga tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga rupiah dan menahan arus modal keluar. Namun, ruang pertumbuhan ekonomi juga harus diperhatikan.

Ia juga mengingatkan agar pelonggaran moneter dilakukan secara terukur sehingga tidak menimbulkan tekanan baru terhadap nilai tukar.

“Kebijakan suku bunga, pengelolaan likuiditas, sampai intervensi di pasar valas harus berangkat dari data dan kondisi ekonomi, bukan dari kepentingan jangka pendek,” ujarnya.

Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan harapan utamanya terhadap Gubernur BI dan jajaran Dewan Gubernur baru bukan agar bank sentral semakin agresif mengejar pertumbuhan.

Menurut Josua, BI justru harus semakin efektif menciptakan prasyarat agar pertumbuhan tinggi dapat berlangsung tanpa mengorbankan stabilitas.

“Stabilitas tetap menjadi fondasi, sedangkan dukungan terhadap pertumbuhan dilakukan melalui penciptaan kondisi moneter, pembiayaan dan sistem pembayaran yang kondusif,” ujarnya.

Ia mengingatkan BI tidak seharusnya berubah menjadi lembaga yang merasa memiliki kewajiban memastikan target pertumbuhan pemerintah tercapai pada angka tertentu.

Josua juga menyoroti independensi BI di tengah semakin kuatnya tuntutan sinergi dengan pemerintah. Menurutnya, ketika target pertumbuhan, kebutuhan pembiayaan APBN, atau agenda pemerintah berbenturan dengan risiko inflasi dan pelemahan rupiah, BI harus tetap mampu mengambil keputusan berdasarkan data.

“Koordinasi yang sehat bukan berarti semua lembaga selalu mempunyai pandangan yang sama,” katanya.