Inflasi Pangan Tembus 5%, Bos BI Sebut Pemerintah Punya PR Jaga Harga

19 Oktober 2026, 21:56

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/YU

Warga membawa paket sembako yang dibeli pada Gerakan Pangan Murah (GPM) memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) di Banda Aceh, Aceh, Kamis (15/10/2026). Pemerintah Kota Banda Aceh berkolaborasi dengan Bank Indonesia mensubsidi 2.000 paket sembako yang terdiri dari beras, telur, gula pasir dan minyak goreng sebagai upaya menjaga stabilisasi pasokan dan harga serta mengendalikan inflasi daerah.

Membuat ringkasan dengan AI

Inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5% pada September 2026. Angka ini melampaui batas atas sasaran inflasi Bank Indonesia (BI), yakni 3,5%.

Gubernur BI, Destry Damayanti mengatakan, inflasi inti masih terkendali di level 2,8% pada September 2026. Namun, ia menuturkan, tekanan harga pada kelompok pangan bergejolak masih perlu diwaspadai.

“Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan volatile food inflation, yang memang mencapai 5 persen,” kata Destry dalam konferensi pers usai rapat terbatas ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).

Destry mengatakan, BI telah melaporkan perkembangan inflasi itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam ratas tersebut. Untuk mengendalikan kenaikan harga pangan, BI akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian.

“Bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor BI 2,5% plus minus 1%,” kata dia.

Di sisi lain, Destry memastikan BI akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. ia menyebut, kondisi global masih diwarnai volatilitas tinggi, termasuk akibat inflasi Amerika Serikat (AS) yang masih berada di atas target dan prospek suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama atau higher for longer.

Destry menyebut, tantangan bagi rupiah lainnya yakni perkembangan kebijakan suku bunga bank sentral AS, yakni Federal Reserve (The Fed). Langkah BI untuk menjaga stabilitas rupiah yaitu dengan memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan, mulai dari intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot dan non-deliverable forward (NDF), hingga insentif biaya lindung nilai atau hedging.

Destry menyebut, insentif hedging yang dikucurkan sejak akhir Juni 2026 telah mendatangkan aliran dana melalui instrumen swap dan domestic non-deliverable forward (DNDF) senilai sekitar US$ 8 miliar hingga US$ 9 miliar.

“Intinya, Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” kata Destry.