OJK Blokir 702 Ribu Rekening Penipuan, Imbau Masyarakat Waspada

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 11.383 tautan yang dinilai menyajikan aktivitas keuangan ilegal. Seluruh tautan tersebut diblokir sejak Satgas Pasti mulai bertugas pada 22 November 2024.

OJK mendata pemblokiran tautan tersebut diikuti dengan pemblokiran 702.833 rekening dan dana senilai Rp 852,2 miliar. Seluruh rekening tersebut diblokir setelah OJK memverifikasi 1,37 juta rekening selama hampir 2 tahun Satgas Pasti beroperasi.

"Capaian tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan kecepatan pelaporan masyarakat dalam mendukung penghentian aliran dana hasil penipuan," seperti tertulis dalam laman resmi OJK yang dikutip Kamis (29/10).

OJK mencatat total dana yang dapat dikembalikan ke korban penipuan baru senilai Rp 207,16 miliar sejak November 2024. Dengan demikian, pemulihan aset oleh pemerintah ke masyarakat baru sekitar 24,3%.

Namun laju pemblokiran rekening maupun dana oleh oknum penipuan pada tahun ini meningkat. Sebab, total rekening yang diblokir oleh Satgas Pasti telah melampaui capaian tahun lalu sejumlah 301.824 rekening.

Selain itu, total dana hasil penipuan yang diblokir Satgas Pasti pada Januari-September 2026 setara dengan 90% total realisasi blokir tahun lalu yang mencapai Rp 403,6 miliar.

OJK mendata 11.383 entitas tersebut dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni perusahaan teknologi finansial ilegal, pegadaian ilegal, dan investasi ilegal. Adapun jenis kegiatan haram yang dilakukan setidaknya meliputi tujuh aktivitas, yakni:

• Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau P2P lending;

• Pegadaian Ilegal;

• Permainan uang atau ponzi;

• forex atau perdagangan derivatif;

• perdagangan aset kripto;

• penjualan langsung atau MLM; dan

• jasa periklanan.

Mayoritas atau sekitar 83% tautan yang diblokir otoritas merupakan kegiatan P2P lending oleh entitas tekfin ilegal. Aktivitas ilegal terbaru oleh perusahaan tekfin ilegal yang ditemukan OJK pada Agustus-September 2026 adalah pinjaman pribadi dan penyamaran identitas.

OJK mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan transaksi keuangan melalui media digital. Setidaknya ada enam hal yang wajib diperhatikan sebelum melakukan aktivitas keuangan secara daring, yakni:

1. Mewaspadai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan dalam waktu singkat.

2. Memastikan legalitas pelaku usaha serta produk dan layanan jasa keuangan melalui kanal resmi OJK.

3. Tidak mudah memercayai penawaran pinjaman atau investasi melalui media sosial, pesan pribadi, dan tautan yang tidak jelas sumbernya.

4. Mewaspadai penyamaran identitas melalui nomor telepon baru, akun palsu, atau penggunaan foto profil keluarga dan orang yang dikenal. Apabila menerima permintaan transfer dana, masyarakat perlu melakukan konfirmasi melalui nomor atau kanal komunikasi lain yang telah terverifikasi.

5. Menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk informasi rekening, kode OTP, PIN, dan kata sandi, serta tidak memberikannya kepada pihak mana pun.

6. Segera melaporkan indikasi aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan melalui kanal resmi Satgas PASTI dan Indonesia Anti-Scam Center.