OJK Sebut Dana Cadangan Pesangon Harus Dikelola sebagai Dana Pensiun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar dana cadangan pesangon perusahaan tetap ditetapkan sebagai dana pensiun dan dikelola oleh lembaga penyelenggara program pensiun. Usulan ini disampaikan menyusul ketentuan kewajiban penyetoran dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, dana cadangan pesangon sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun. Dengan demikian, pengelolaannya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kegiatan usaha penyelenggaraan program pensiun.
“Kalau bagi kami yang menjadi perhatian yang pertama, dana cadangan sebaiknya masuk ke dalam kelompok dana pensiun. Pengelolanya adalah pengelola yang menyelenggarakan program pensiun,” kata Ogi dalam diskusi anggota dewan komisioner OJK dengan Media, Selasa (17/11).
Menurut Ogi, selama ini terdapat perusahaan yang menyimpan dana cadangan pesangon dalam pembukuan internal. Namun, ada pula perusahaan yang menitipkan dana tersebut sebagai dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Oleh karena itu, OJK menilai aturan pelaksana undang-undang tersebut perlu memastikan dana cadangan pesangon tetap menjadi bagian dari industri dana pensiun.
Ogi menyebut sejumlah lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengelolaan dana tersebut, antara lain BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, maupun lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan mengelola dana cadangan pesangon.
Namun, ketentuan mengenai lembaga pengelola dana pesangon masih menunggu peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, PP tersebut belum diterbitkan.
Oleh karena itu, Ogi menilai pembahasan mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon masih terlalu dini.
"Belum keluar PP-nya sudah ramai. Dana cadangan pesangon itu sekarang disimpan oleh perusahaan. Tidak dikeluarkan, tapi hanya dicatat sebagai cadangan pesangon," ujar Ogi.
Dia menegaskan, apabila pemerintah memutuskan membentuk lembaga baru untuk mengelola dana tersebut, lembaga itu tetap harus berstatus sebagai penyelenggara dana pensiun.
“Kalau pemerintah mau bentuk baru ya silakan, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun,” kata dia.
Ogi menjelaskan, dana pensiun memiliki karakteristik pengelolaan jangka panjang yang berbeda dengan dana biasa. Karena itu, dana cadangan pesangon sebaiknya dikelola dalam kerangka industri dana pensiun agar karakteristik dan tujuan pengelolaannya tetap terjaga.
Dana Cadangan Pesangon Berpotensi Genjot Aset Dana Pensiun
Selain menyangkut mekanisme pengelolaan, OJK melihat dana cadangan pesangon sebagai peluang untuk memperdalam pasar dana pensiun di Indonesia.
Ogi menyebutkan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menargetkan aset dana pensiun mencapai 60% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2045. Sementara itu, posisi aset dana pensiun saat ini baru sekitar 8% dari PDB.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan inovasi produk dan perluasan sumber penghimpunan dana jangka panjang, termasuk melalui skema dana cadangan pesangon.
“Sekarang baru 8%. 2045 kan tidak jauh lagi. Mana mungkin melompat dari 8% ke 60% kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini,” ujarnya.
Ogi juga mengingatkan bahwa pengalihan dana cadangan pesangon yang selama ini ditempatkan di DPLK ke lembaga khusus di luar industri dana pensiun berpotensi mengurangi aset industri tersebut.
"Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, malah membesar ngempes. Karena dana pensiun, cadangan pensiun, cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar," kata Ogi.
Oleh karena itu, OJK mendorong agar aturan pelaksana UU Pelindungan Ketenagakerjaan tetap menempatkan dana cadangan pesangon sebagai bagian dari ekosistem dana pensiun. Sementara itu, penentuan lembaga pengelolanya dapat dibuka bagi berbagai penyelenggara yang memenuhi fungsi tersebut.
