Berita Dana Pensiun Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantra memberikan kesempatan berinvestasi kepada perusahaan daerah yang mengelola dana pensiun. Bagaimana mekanismenya?

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila membeberkan upaya penguatan dan pengembangan dana pensiun. Apa target OJK dan upaya yang dilakukan?

Direktur Utama Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) periode 2013–2018 Zulheri divonis pidana penjara selama 9 tahun dalam kasus korupsi pengelolaan DPBA periode 2013–2018. Bagaimana perannya?

PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menghadirkan layanan proaktif melalui Layanan Antar Pembayaran Pensiun.

Kenaikan usia pensiun ke 59 tahun diputuskan tanpa mengubah iuran jaminan pensiun, yang tetap di 3% dari gaji pekerja.

Di usia yang ke-13 tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan transformasi di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP).

OJK secara konsisten melakukan upaya simultan dalam penyelesaian isu terkini dan pengembangan sektor PPDP secara bersamaan.

Terpilihnya OJK sebagai anggota Komite Eksekutif IOPS menandai komitmen Indonesia untuk lebih aktif dalam perumusan kebijakan dana pensiun global yang inklusif dan berkelanjutan.

Riset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan nasabah kaya (affluent) di Indonesia memprioritaskan perencanaan masa pensiun sebagai satu dari tiga tujuan utama rencana keuangan mereka saat ini.

Wamenkeu Anggito Abimanyu optimistis bahwa Danantara akan dapat bersaing dengan negara-negara maju dalam mengelola investasi nasional dan dana BUMN.

Ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024 memberikan dua penghargaan kepada TASPEN.

TASPEN senantiasa memprioritaskan keamanan dan kelangsungan dana pensiun peserta dengan mempertimbangkan risiko.

Pemerintah berencana menambah iuran pensiun wajib. Potongan gaji diperkirakan bertambah dan menambah beban bagi para pekerja.

Pada 2024, OJK akan menerbitkan sepuluh Peraturan OJK (POJK) di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) untuk mendukung Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan regulasi iuran dana pensiun tambahan yang wajib untuk meningkatkan penghasilan pensiunan sehingga sesuai standar ILO yaitu 40% dari gaji terakhir.