Antisipasi Risiko Siber, BI Perketat Pengawasan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia (BI) memperketat pengawasan terhadap ketahanan siber penyelenggara sistem pembayaran guna mengantisipasi ancaman serangan siber yang berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaran transaksi keuangan nasional.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, bank sentral terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman dan insiden siber, baik yang terjadi di dalam negeri maupun global, khususnya di sektor keuangan.
BI juga memperkuat pengaturan dan pengawasan terkait ketahanan siber yang mencakup pengelolaan risiko, perlindungan infrastruktur kritikal sistem pembayaran, serta kemampuan mendeteksi ancaman sejak dini.
“Kami meningkatkan pengaturan dan juga pengawasan yang terkait dengan ketahanan siber. Ini paling tidak mencakup, pertama itu pengelolaan risiko. Yang kedua, juga penanganan infrastruktur kritikal dari sistem pembayaran Yang ketiga, adanya deteksi dini terhadap ancaman,” kata Filianingsih dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/11).
Selain memperkuat kemampuan deteksi, BI juga menaruh perhatian pada kesiapan penanganan dan pemulihan apabila terjadi insiden siber. Ia menuturkan, langkah ini diperlukan agar gangguan terhadap sistem pembayaran tidak berlangsung berlarut-larut.
Filianingsih menegaskan, BI meminta seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pihak terkait, termasuk perusahaan penunjang, untuk meningkatkan kewaspadaan serta memastikan keandalan sistem keamanan masing-masing.
Pelaku industri juga diminta meningkatkan kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan dan mempercepat pelaporan apabila terjadi insiden siber kepada BI maupun otoritas terkait.
“Jadi kalau terjadi insiden, jangan ditunggu-tunggu, tapi cepat dilaporkan ke Bank Indonesia dan otoritas terkait sehingga kita bisa sama-sama melakukan upaya-upaya penanganannya,” katanya.
Koordinasi dengan Sejumlah Lembaga
Dalam upaya memperkuat keamanan sistem pembayaran nasional, BI juga meningkatkan koordinasi dengan sejumlah otoritas, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan ancaman siber dapat berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.
Filianingsih mengatakan, kecepatan penanganan hingga pemulihan insiden menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.
Di sisi lain, BI mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat juga diminta mengakses informasi melalui kanal resmi serta menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi.
“Jadi kepada masyarakat, diminta untuk tetap waspada, tenang. Jangan langsung mem-forward-kan apa-apa yang belum terkonfirmasi, terverifikasi kebenarannya. Kami minta masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi," kata Filianingsih.
Gangguan Layanan Perbankan Melanda AS
Sejumlah perbankan dan layanan keuangan di AS dilaporkan mengalami gangguan pada Senin (16/11) waktu setempat. Gangguan terjadi menyusul banyaknya laporan nasabah yang tidak bisa masuk ke akun mereka secara online, melihat saldo, atau bahkan melakukan transaksi.
BBC menyebut laporan ini datang dari nasabah bank-bank raksasa AS seperti JPMorgan Chase, Bank of America, hingga Wells Fargo. Terbaru, Cybernews melaporkan bahwa kelompok geng ransomware baru bernama “n0n”, telah memasukkan dua perusahaan keuangan AS yaitu Visa dan JPMorgan Chase dalam daftar perusahaan yang terdampak serangan, dan memasang hitung mundur 48 jam hingga aksi pembocoran data dilakukan.
Perusahaan pembayaran multinasional Visa menyadari adanya klaim ancaman ini dan mengonfirmasi insiden siber memang terjadi, tetapi terhadap penyedia layanan pihak ketiganya untuk lokasi Asia Pasifik. Visa tidak menyebut layanan pihak ketiga mana yang terkena serangan siber. Namun begitu, Visa memastikan gangguan ini tidak berdampak pada sistem perusahaan.
“Sistem Visa tidak terkait dan terdampak. Tidak ada indikasi yang menunjukkan data pembayaran, seperti nomor kartu, terdampak,” kata juru bicara Visa kepada Cybernews.
Di sisi lain, BBC menyebutkan platform Downdetector mencatat hampir 5.000 laporan gangguan layanan dialami nasabah JPMorgan Chase. Raksasa perbankan AS ini mengonfirmasi adanya kebocoran data akibat software bug, bukan serangan siber. Meski detail mengenai bug yang dimaksud tidak dijelaskan.
Pihak bank menyatakan gangguan yang terjadi berdampak pada layanan, tetapi tidak ada bukti bahwa gangguan ini berkaitan dengan serangan siber. JPMorgan Chase juga menyebutkan nasabah masih bisa mengakses akun dan uang mereka, meski sejumlah transaksi membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya untuk diselesaikan.
JPMorgan Chase juga belum mengonfirmasi apakah gangguan yang terjadi juga berhubungan dengan klaim geng ransomware n0n.
Perbankan AS lain yang juga dikeluhkan nasabah akibat adanya gangguan layanan termasuk US Bank. US Bank menyebut meski sistemnya tidak secara langsung terdampak, nasabah yang menggunakan platform pembayaran digital Zelle, mendapat notifikasi error bahwa pembayaran mereka tidak bisa dilakukan.
Zelle sendiri menyebut bahwa layanan mereka beroperasi seperti biasa dan gangguan pada perbankan lain memang berpotensi berdampak pada layanan pembayaran platform.
Sejumlah layanan keuangan lain yang dilaporkan nasabah mengalami gangguan seperti Truist Bank, PNC Bank, hingga Capital One, telah mengonfirmasi ke BBC bahwa perusahaan tidak terdampak gangguan.
