Sebut 7 Penyebab Garuda Kritis, Peter Gontha Minta Gajinya Disetop
Di tengah kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang tak stabil, salah satu anggota dewan komisaris perusahaan, Peter Gontha mengusulkan pemberhentian pembayaran honorarium bulanan komisaris.
Dalam surat yang ditujukan kepada Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetio, Peter mengatakan, pemberhentian pembayaran perlu dilakukan untuk meringankan beban keuangan perusahaan.
"Mulai Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai rapat pemegang saham mendatang," demikian tertulis dalam surat yang diunggah Peter pada laman media sosialnya, Rabu (2/6).
Dia berharap usulan ini menjadi keputusan yang jelas, dan mungkin sebagai contoh bagi yang lain agar sadar akan kritisnya keadaan perusahaan.
"Permohonan pemberhentian pembayaran honorarium saya karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka," kata Peter dalam unggahannya tersebut.
Dalam surat tersebut, dia juga menjelaskan kondisi keuangan Garuda saat ini bertambah kritis. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, tidak adanya penghematan biaya operasional, tidak ada informasi mengenai cara, dan narasi negosiasi dengan lessor. Selain itu, tidak ada pula evaluasi atau perubahan rute penerbangan yang merugi.
Penyebab lain kondisi keuangan Garuda kritis adalah manajemen arus kas yang tidak dapat dimengerti. Dia juga mengkritik bahwa keputusan yang diambil Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dan tanpa melibatkan dewan komisaris, sehingga saran komisaris tidak diperlukan, "Aktivitas komisaris hanya lima sampai enam jam per pekan," ujarnya.
Saat ini, terdapat lima orang yang menduduki jabatan sebagai Komisaris Garuda Indonesia. Komisaris utama diisi oleh Triawan Munaf, lalu ada wakil komisaris utama diduduki oleh Chairal Tanjung, Peter Frans Gontha menjabat sebagai komisaris. Selain itu, Elisa Lumbantoruan dan Zannuba Arifah masing-masing sebagai komisaris independen.
