Erick Thohir Minta PMN Rp 72 Triliun untuk 12 BUMN Tahun Depan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kebutuhan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 72,44 triliun untuk 12 perusahaan pelat merah. PMN itu nantinya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022.
Erick menyampaikan, angka pengajuan tersebut memang belum disepakati oleh Kementerian Keuangan dalam rapat bulanan. "Tetapi sudah kurang lebih 90% (sepakat)," ujarnya dalam rapat dengan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara virtual, Kamis (8/7).
Meski belum disepakati oleh Kementerian Keuangan, Erick memberanikan diri menyampaikan rencana tersebut kepada DPR agar mendapatkan dukungan dari anggota dewan. "Kami juga bekerja keras, bersosialisasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan anga ini," katanya.
Dari total PMN yang diajukan, Erick mengatakan, sebanyak 80% dari total PMN tersebut digunakan untuk penugasan dan 6,9% digunakan untuk melakukan restrukturisasi. "Jadi kalau dikumulatifkan, 87% adalah hal-hal yang tidak bisa terelakan," ujar Erick.
Dalam rapat tersebut, Erick merinci kebutuhan PMN untuk masing-masing perusahaan pelat merah. PMN paling besar dimintakan untuk PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai mencapai Rp 31,35 triliun yang digunakan untuk penugasan yaitu mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
PMN berikutnya ditujukan untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang merupakan holding BUMN pariwisata, senilai Rp 9,31 triliun. Tujuannya untuk penugasan berupa penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur aviasi.
"Serta pembebasan lahan dan penyelesaian proses kawasan KEK Mandalika," kata Erick menambahkan.
Erick juga memintakan PMN untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PMN senilai Rp 8,23 triliun. Rencananya, digunakan untuk penugasan dalam program pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan, membangun transmisi gardu induk, dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022.
BUMN lain yang rencananya dapat PMN adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai mencapai Rp 7 triliun. PMN digunakan untuk pengembangan bisnis berupa penguatan modal untuk meningkatkan modal dasar tier 1 dan capital adequacy ratio (CAR).
Penyertaan modal juga dimintakan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 4,1 triliun. Hal ini ditujukan untuk penugasan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional kereta cepat untuk menutup cost overrun.
PMN senilai Rp 3 triliun rencananya diberikan kepada PT Waskita Karya Tbk pada 2022 mendatang. Hal ini ditujukan untuk restrukturisasi penguatan permodalan.
Selanjutnya, penyertaan modal untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang merupakan holding asuransi dan penjaminan BUMN, senilai Rp 2 triliun. Tujuannya untuk restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimana kelanjutan dari PMN senilai Rp 20 triliun yang diberikan pemerintah pada tahun ini.
PMN juga rencananya diberikan kepada PT Adhi Karya Tbk senilai Rp 2 triliun. Adhi Karya mendapatkan dana tersebut untuk penugasan berupa penyelesaian jalan tol ruas Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawean, dan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Karian.
PMN juga rencananya diberikan kepada Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) senilai Rp 2 triliun. Hal tersebut rencananya digunakan untuk penugasan berupa program perumahan rakyat di Jakarta dan Meda untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga rencananya mendapatkan suntikan modal senilai Rp 2 triliun untuk pengembangan bisnis. BTN akan melakukan penguatan modal dengan meningkatkan modal dasar tier 1 dan CAR.
Erick juga memintakan PMN kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) senilai Rp 1,2 triliun yang rencananya digunakan untuk penugasan. "Penguatan industri pangan dan peningkatan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM," kata Ercik.
Perusahaan pelat merah yang rencananya mendapat PMN adalah Perum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) senilai Rp 250 miliar untuk penugasan. Damri akan menyediakan armada untuk program penugasan baik perintis, KSPN, maupun perkotaan melalui buy the service.
