Merger Pelindo Hasilkan Aset Rp 112 Triliun, Fokus pada 4 Lini Bisnis
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan rancangan peleburan (merger) usaha empat pelabuhan milik negara menjadi satu di bawah bendera PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Total aset penggabungan Pelindo I, II, III, dan IV ini ditaksir mencapai Rp 112 triliun dengan pendapatan Rp 28,6 triliun.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, dengan adanya merger ini membuat skala Pelindo menjadi perusahaan pelabuhan taraf global. Pasalnya, salah satu tujuan penggabungan ini untuk meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan.
“Penggabungan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia," kata Tiko, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers Rancangan Penggabungan Pelindo yang berlangsung secara daring, Rabu (1/9).
Dalam rancangan penggabungan, Pelindo II akan menjadi perusahaan penerima penggabungan. Sedangkan Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV akan bubar demi hukum tanpa proses likuidasi.
Proses integrasi Pelindo rencananya akan terlaksana 1 Oktober 2021 dengan ditandai terbitnya legal merger. Sementara, Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan BUMN Pelabuhan ini masih dalam proses penerbitan. Kemudian selanjutnya akan berlaku efektif setelah penandatanganan Akta Penggabungan.
Tiko menjelaskan, setelah digabungkan, Pelindo akan membangun 4 perusahaan baru untuk menjadi subholding. Fungsinya untuk mengelola lini bisnis sehingga dapat fokus untuk mengembangkan potensi bisnis ke depan. Hal ini berbeda dengan konsep Pelindo I sampai IV yang mengelola berdasarkan wilayah.
"Paling utama adalah subholding peti kemas. Ini secara skala akan menjadi salah satu pemain di level global," kata Tiko. Integrasi ini akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs.
Subholding kedua adalah non-peti kemas, dimana mengepalai pelabuhan-pelabuhan Pelindo yang melayani kegiatan seperti curah cair, angkutan logistik, dan lainnya. Tiko ingin, pelabuhan-pelabuhan non-peti kemas ini memiliki fokus tersendiri sehingga mampu bersaing dengan pelabuhan khusus lainnya milik Pertamina atau Perusahaan Listrik Negara (PLN) contohnya.
Subholding berikutnya yang dibentuk adalah yang fokus pada bidang logistik terkait integrasi jasa kepelabuhan dengan jasa multimoda. Dengan terbentuknya ekosistem dan bisa menjadi lebih efisien, diharapkan biaya logistik nasional bisa menjadi turun. Pasalnya, beban biaya logistik tidak hanya berasal dari jasa kepelabuhan, tapi moda transportasi lain juga.
Terakhir, Pelindo nanti memiliki subholding peralatan laut dan layanan pelabuhan alias marine equipment and port services. Subholding ini menjadi lini bisnis yang menjalankan pelayanan dan penggunaan jasa kepelabuhan.
"Dengan adanya perubahan ini, kami harap memang akan signifikan untuk meningkatkan skala kapasitas dan efisiensi," kata Tiko.
Rencananya, keempat subholding ini memiliki kantor pusat di kota-kota tempat kantor pusat Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV sebelumnya yaitu di Kota Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar.
Tiko mengatakan, integrasi Pelindo ini merupakan salah satu bagian dari program strategis Pemerintah dan inisiatif Kementerian BUMN untuk melanjutkan proses konsolidasi BUMN dalam pelayanan kepelabuhanan. Serta diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), sesuai arahan Presiden.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono menyampaikan, Pelindo ke depan akan memiliki kontrol dan kendali strategis yang lebih baik. "Pengembangan perencanaan akan menjadi lebih holistik untuk jaringan pelabuhan yang akhirnya akan menurunkan biaya logistik," katanya.
Pelindo terintegrasi selanjutnya tidak akan dikelola berdasarkan wilayah melainkan berdasarkan lini bisnis sehingga dapat fokus untuk mengembangkan potensi bisnis ke depan.
Menurut Arif, pemfokusan klaster-klaster bisnis akan meningkatkan kapabilitas dan keahlian yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan yang lebih baik dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan, aset, dan SDM.
