Bank Mandiri Bersama 3 Kementerian Pangkas Transaksi di Pelabuhan
Rencana Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan (Aksi Pelabuhan), sebagai bagian dari Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus berlanjut.
Terbaru, tiga kementerian yang terdiri dari Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan berkolaborasi bersama Bank Mandiri.
Kerja sama tersebut untuk mendesain dan mengimplementasikan single billing di pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Banten, dan Pelabuhan Panjang Lampung.
Inisiatif yang masuk dalam Aksi Pelabuhan Jilid II ini bakal menyatukan transaksi-transaksi yang selama ini terpisah antar otoritas di pelabuhan. Sebelumnya, inisiatif ini telah melalui proses uji coba di 14 pelabuhan pada periode 2022 hingga 2023.
Nantinya, dengan penerapan single billing transaksi hanya perlu dilakukan satu kali melalui Mandiri virtual account yang berbasis digital. Hal ini pun menjadikan transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
Menurut Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW Kemenkeu YFR Hermiyana, aksi Pelabuhan Jilid II menitikberatkan pada logistik pelabuhan, pembenahan regulasi, perluasan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), dan pembenahan sistem layanan.
Dia pun menegaskan bahwa pihaknya akan senantiasa mendukung inisiatif kolaboratif dengan pihak-pihak yang dapat meningkatkan efisiensi layanan publik.
Menurutnya, pembenahan tata kelola pelabuhan adalah upaya dalam memberikan dampak terhadap efektifitas waktu dan efisiensi biaya di kawasan pelabuhan.
