Turunkan NPL, Bank Ganesha Bakal Menahan Penyaluran Kredit Tahun Ini
PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) menyebut perusahaan akan mengurangi porsi penyaluran kredit tahun ini untuk menghindari kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Bank memilih untuk memperketat penyaluran kredit karena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini
"Pendapatan masyarakat semakin turun, karena sekarang juga banyak PHK. Bisa jadi (nasabah) tidak bayar kredit (karena kena PHK), lalu NPL bengkak," kata Wakil Presiden Komisaris Bank Ganesha Lisawati, saat ditemui disela-sela acara Peluncuran Buku Memoar Pendiri Astra William Soeryadjaya, Rabu (12/6) malam.
Sementara itu, Lisawati juga membahas soal penyaluran kredit UMKM. Menurutnya, pemberian kredit UMKM yang disalurkan terus menerus tanpa melihat adanya perkembangan dari suatu usaha akan berbahaya.
"Target kredit usaha rakyat (KUR) tiap tahun besar kan. Kalau UMKM nya tidak naik kelas, itu bisa meningkatkan NPL juga. Jadi, harus diwaspadai," tuturnya.
Melansir data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NPL kredit UMKM meningkat pada April 2024. NPL gross UMKM sebesar 4,26%, naik 28 basis poin dibandingkan Maret 2024 yang berada di level 3,98%. NPL gross merupakan jumlah atau total kredit yang bermasalah, termasuk bunga yang belum dibayar dan biaya lainnya.
Sementara itu, NPL net sektor UMKM sebesar 1,54%, baik 9 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya 1,45%. NPL net adalah jumlah kredit bermasalah yang telah dikurangi cadangan kerugian yang dialokasikan oleh bank.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, peningkatan NPL gross UMKM utamanya disebabkan oleh kenaikan segmen kredit kecil dan mikro menjadi 3,89% pada April 2024. Angka NPL gross UMKM secara industri itu juga naik 24 basis poin jika dibandingkan dengan 3,65% pada Maret 2024.
Melihat hal ini, Lisawati menyebutkan bank akan melakukan antisipasi dengan memperketat penyaluran kredit. "Misalnya, penyaluran kredit di sektor mobil, motor, itu bisa dikurangi kalu jadi masalah. Tapi, setiap bank punya aturan yang berbeda beda," ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah harus bisa mengatasi masalah-masalah ini. Pemerintah harus memperhatikan dan perlu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja. Lalu, pemerintah juga harus mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas.
