Hutama Karya Sulit Andalkan Kas Bangun Trans Sumatera, Bergantung PMN
PT Hutama Karya (Persero) menyatakan kelanjutan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra atau JTTS hanya bisa bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebab, pengembalian investasi pada ruas yang masih dalam tahap konstruksi masih terlampau rendah.
Pengajuan PMN terbaru oleh Hutama Karya adalah Rp 13,86 triliun pada Tahun Anggaran 2025. Mayoritas dana segar tersebut setara dengan konstruksi jalan tol dari Jambi hingga Pekanbaru sekitar 48 kilometer. Adapun total panjang tol dari Jambi ke Pekanbaru adalah 375 km.
"Kedua ruas tersebut kini tidak layak mendapatkan pinjaman dari perbankan, sebab Internal Rate of Return hanya 3,49% untuk Tol Jambi-Rengat dan 3,28% untuk Tol Rengat-Pekanbaru," kata Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (8/7).
Sebagai perbandingan, IRR di jalan tol di Pulau Jawa setidaknya lebih dari 11%, seperti Tol Solo-Kulonprogo yang mencapai 12,03%.
Budi menilai rendahnya IRR di JTTS disebabkan oleh belum terhubungnya seluruh ruas jalan bebas hambatan di Pulau Andalas. Oleh karena itu, IRR JTTS dapat menembus 10% jika JTTS telah terhubung dari Bakauheni hingga Medan pada 2029.
Budi memproyeksikan IRR Tol Pekanbaru-Dumai dapat naik dari posisi saat ini sekitar 3,84% dapat naik menjadi 11% pada 2029. Total investasi yang dikucurkan untuk membangun jalan bebas hambatan tersebut mencapai Rp 16,21 triliun.
Budi mengatakan naiknya IRR JTTS akhirnya akan memulihkan keuangan perseroan. Sebab, ruas tersebut akan didaur ulang atau menawarkan pembelian konsesi JTTS yang dimiliki Hutama Karya kepada investor.
Sejauh ini telah ada dua ruas JTTS yang dibeli oleh investor, yakni Tol Medan-Binjai dan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Kedua jalan bebas hambatan tersebut dijual ke Indonesia Investment Authority senilai Rp 20 triliun.
Hutama Karya telah menerima pembayaran dari kedua ruas tol tersebut dari INA senilai Rp 15 triliun dan akan menerima pembayaran selanjutnya pada tahun depan senilai Rp 5 triliun. Menurutnya, aksi korporasi tersebut akan menekan beban utang perseroan dari Rp 44 triliun menjadi RP 24 triliun.
"Memang konsep yang kami gunakan dalam pembangunan tol di Pulau Sumatra ini adalah daur ulang aset," ujar Budi.
