Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, suntikan dana segar ini diberikan untuk memenuhi ekuitas dasar atau base equity KAI sebagai ketua konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pemerintah juga memanfaatkan Rp 20,1 triliun dana Saldo Anggaran Lebih untuk menyuntik PMN, termasuk kepada PT KAI. Perusahaan tersebut akan memakai dana PMN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Jokowi menilai, BUMN kerap mendapat perlindungan dari negara, sehingga tidak berani berkompetisi. "BUMN terlalu keseringan diproteksi. ‘Sakit’, tambah PMN. Terlalu enak sekali!" kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk menggelontorkan PMN sebanyak Rp 72,44 triliun kepada 12 perusahaan pelat merah.
KAI absen mendapat PMN tambahan Rp 7 triliun tahun ini. Semula dana tersebut akan digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan menambal biaya proyek LRT Jabodebek.