BNI Optimistis Superholding Danantara Picu Kualitas Daya Saing Sektor Perbankan
Membuat ringkasan dengan AI PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) merespons Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa (4/2) lalu.
Pengesahan RUU ini menjadi landasan penting salah satunya yakni pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara. Himpunan bank milik negara atau Himbara akan menjadi bagian dari BPI Danantara, salah satunya BNI.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo mengatakan BNI sangat antusias menyambut baik inisiatif pembentukan Danantara dan pengesahan RUU BUMN. Menurut Oki, sebagai salah satu anggota Himbara, BNI berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem keuangan dan perekonomian Indonesia.
Ia menilai RUU BUMN yang baru disahkan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing BUMN, termasuk di sektor perbankan.
"Kami percaya bahwa dengan adanya landasan hukum yang lebih kuat, BUMN dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam pembangunan ekonomi nasional," kata Okki kepada Katadata.co.id, Kamis (6/2).
Saat ini tujuh perusahaan BUMN yang digadang-gadang bakal masuk ke dalam ke Badan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebelumnya Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto akan mempercepat peluncuran Danantara pada 7 November 2024 namun mundur sebab RUU BUMN yang masih dalam proses pengesahan saat itu.
Perusahaan-perusahaan yang dikabarkan masuk Danantara yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan Mind ID.
