Erick Thohir Bakal Pangkas Jajaran Komisaris Himbara dan BUMN Imbas Danantara
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan akan memangkas kursi komisaris di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dalam rangka efisiensi anggaran. Erick mengatakan akan bertemu Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani untuk membahas persoalan ini.
Pertemuan itu akan membahas operasional di BUMN agar lebih efisien setelah resmi bergabung dalam Danantara. Pertemuan akan digelar pada malam ini.
“Efisiensi yang diharapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto juga kita lakukan, seperti minta misalnya jumlah komisaris di Himbara berkurang,” ucap Erick kepada wartawan di Gedung Kementerian BUMN, Senin (5/5).
Erick juga mengatakan langkah efisiensi perlu dibahas, termasuk mengenai perjalanan dinas dan jumlah komisaris. Ia menegaskan semua akan dibicarakan sesuai dengan arahan Prabowo.
Meski begitu, Erick menyebut efisiensi bukan berarti kondisi ekonomi turun, melainkan hanya pengalihan alokasi anggaran. Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah perlu diberikan ruang untuk melakukan pengalihan anggaran tersebut.
“Tinggal kita akan dorong lagi ke sisi-sisi seperti apa untuk mendukung pertumbuhan itu, termasuk kami di BUMN untuk efisiensi atau dengan terobosan,” tambah Erick.
Dampak Efisiensi ke Belanja Pemerintah
BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 terkontraksi 0,98% jika dibandingkan kuartal sebelumnya. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen, dengan kontraksi terdalam pada belanja pemerintah.
“Konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38%,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/5).
Amalia menjelaskan, konsumsi pemerintah makin dalam jika dibandingkan kuartal I 2024. Ini karena pada periode tersebut, terdapat belanja pemerintah yang cukup besar karena pemilihan umum atau pemilu.
“Jadi di tahun lalu, ada pemilu. Di tahun ini, tidak ada pemilu. Itu salah satunya yang menyebabkan belanja pemerintah terkontraksi,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi untuk kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran. Namun, BPS belum bisa melihat efisiensi ini sudah berdampak pada belanja pemerintah di kuartal I 2025.
“Kalau kita lihat sebenarnya ada realokasi anggaran, tetapi dampaknya kelihatannya baru direalisasikan di kuartal II 2025 dan seterusnya,” kata Amalia.
Dia menjelaskan, masih terdapat proses administrasi untuk realokasi anggaran pada kuartal I tahun ini, khususnya untuk kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini yang menyebabkan komponen belanja pemerintah terkontraksi pada tiga bulan pertama tahun ini.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
