Ekonom Ingatkan 4 Hal di Balik Rencana Danantara Terbitkan Patriot Bonds

Rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia yang meluncurkan Patriot Bonds atau Obligasi Patriotik segera menjadi perhatian publik. Gerakan investasi ini akan dialokasikan untuk beberapa proyek strategis salah satunya pengelolaan sampah nasional (waste management).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, lewat Patriot Bonds, Danantara akan menghimpun dana hingga US$ 3,1 miliar atau sekitar Rp 50 triliun. Penerbitan obligasi patriotik akan menawarkan imbal hasil di bawah tingkat pasar dan penjualan obligasi ini akan dikelola oleh Mandiri Sekuritas.

Patriot Bonds rencananya akan digulirkan dalam dua seri yaitu tenor lima tahun dan sepuluh tahun dengan nilai masing masing Rp 25 triliun. Adapun penerbitan obligasi direncanakan pada 1 Oktober. 

Ekonom Senior Universitas Paramadina dan praktisi kebijakan publik, Wijayanto Samirin, mengatakan nilai Rp 50 T, akan cukup membantu walau jauh dari memadai, terutama untuk mendanai hal-hal urgen yang diperlukan. Beberapa proyek yang menurut Wijayanto bisa menjadi perhatian adalah membiayai restrukturisasi BUMN, termasuk BUMN Karya, farmasi dan Garuda. 

Di samping itu, berdasarkan informasi Katadata, seri obligasi itu akan menawarkan kupon sebesar 2%. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 5,8% dan imbal hasil obligasi pemerintah sejenis yang mencapai 6,1%.

Menurut Wijayanto, tingkat bunga sebesar 2% berada di bawah inflasi sehingga investor akan memperoleh imbal hasil riil negatif. Ia menilai keputusan investor membeli obligasi ini lebih didorong oleh jiwa patriotisme untuk membantu negara.

Empat Catatan 

Meski menilai penerbitan Patriot Bond sebagai hal wajar, Wijayanto mengingatkan Danantara akan empat 4 hal. Pertama ia menyatakan bahwa dana yang dihimpun dari Patriot Bonds harus dimanfaatkan untuk hal-hal urgen dan secara efisien. 

Hal kedua, ia mengingatkan bahwa siapapun pengusaha yang akan membeli obligasi tidak boleh dengan dilandasi paksaan. Selanjutnya ia mengingatkan agar obligasi patriot tidak boleh menjadi andalan Danantara dan diterbitkan berkali-kali. 

“Jika dilakukan maka akan dinilai sebagai ekonomi biaya tinggi atau penurunan kepastian berusaha di Indonesia,” ujar Wijayanto ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (26/8). 

Sedangkan catatan keempat berkaitan dengan komitmen pemerintah. Ia mengatakan pemerintah harus merespon dukungan ini dengan memperbaiki kepastian hukum dan berusaha, serta menghilangkan premanisme, sehingga ada unsur take and give yang fair.

Komitmen Danantara

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional. 

Melalui obligasi ini, ia menyebut negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah-panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Tak hanya itu, Pandu mengaku prinsip dasar Patriot Bond adalah partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik. 

“Setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan,” ucap Pandu dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (26/8).