Dony Oskaria: Laporan Keuangan Danantara Bakal Rilis Bulan Ini

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menargetkan untuk merilis laporan keuangan konsolidasi Tahun Buku 2025 pada Oktober ini.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria mengatakan, saat ini laporan keuangan Danantara sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Insyaallah mudah-mudahan bulan ini selesai ya,” kata Dony ketika ditemui seusai acara Executive Breakfast Meeting Dua Tahun Danantara di Jakarta, Jumat (2/10).

Sebelumnya, BPK telah memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian BPI Danantara Tahun 2025. Pemeriksaan tersebut bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sekaligus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Danantara.

Pemeriksaan ditandai dengan Grand Entry Meeting dan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan oleh Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, kepada Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, Rosan Roeslani, di Jakarta pada Kamis (17/9).

Pemeriksaan itu mencakup laporan keuangan BPI Danantara, PT Danantara Aset Manajemen (DAM), PT Danantara Investasi Manajemen (DIM), serta seluruh BUMN yang berada dalam struktur Danantara.

“BPK berkomitmen mengawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara sebagai fondasi pelaporan keuangan yang berkualitas,” ungkap Slamet dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (2/10).

Danantara sebelumnya telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK pada 20 Juli lalu. Selanjutnya, BPK menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan pada 14 Agustus 2026.

BPK menyatakan jeda antara penyampaian laporan keuangan dan dimulainya pemeriksaan merupakan bagian dari proses persiapan audit. Dalam periode tersebut, BPK melakukan pemutakhiran penilaian risiko, materialitas, serta strategi pemeriksaan agar audit dapat dilakukan secara efektif dan sesuai standar pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK akan menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan penyajian material, kecurangan, penyalahgunaan, ketidakpatuhan, hingga kelemahan pengendalian internal.

BPK juga menekankan pentingnya akses auditor terhadap data, informasi, dan pihak-pihak yang relevan selama proses pemeriksaan. Hal tersebut diperlukan agar auditor dapat mengidentifikasi dan merespons risiko material dalam laporan keuangan konsolidasian Danantara.

“Dukungan penuh dari BPI Danantara, jajaran BUMN, dan KAP komponen atas aspek ini menjadi sangat penting bagi kelancaran dan kualitas hasil pemeriksaan,” kata Slamet.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pemeriksaan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.

Dalam UU BUMN tersebut, Pasal 3K menegaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPI Danantara dilakukan oleh BPK.

BPK mengharapkan kerja sama dan komunikasi efektif dari seluruh pihak agar proses pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme.