Penyaluran Bansos Januari-Februari Tembus Rp 23 Triliun, Melonjak 70%
Kementerian Keuangan mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos) sepanjang Januari-Februari 2019 mencapai Rp 23,6 triliun, naik 70,1% dibandingkan periode sama tahun lalu. Kenaikan tajam penyaluran bansos tersebut seiring dengan lonjakan alokasi anggarannya tahun ini.
Pemerintah menganggarkan bansos 2019 sebesar Rp 102,1 triliun, naik 21,7% dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 83,9%. Dengan demikian, realisasi penyaluran sepajang Januari-Februari tahun ini telah mencapai 23,1% dari target tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peningkatan bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH). “PKH jumlah nominalnya meningkat dua kali lipat,” kata dia dalam Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa di kantornya, Jakarta, Selasa (19/3).
(Baca: Bansos Mengalir Kencang Jelang Pilpres, Pengawasan Perlu Diperketat)
Alokasi PKH pada 2019 ditetapkan sebesar Rp 34,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 19,3 triliun. Sementara itu, jumlah penerima PKH tetap yaitu 10 juta PKH.
Selain peningkatan PKH, Sri Mulyani mengatakan kenaikan bansos juga terjadi karena adanya percepatan pencairan dana untuk membayarkan iuran para Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Percepatan dilakukan guna menambal defisit BPJS Kesehatan.
Kementerian Keuangan telah mencairkan dana PBI BPJS Kesehatan sebesar Rp 8,4 triliun pada Februari lalu. Dana tersebut untuk pembayaran iuran PBI hingga April mendatang.
(Baca: Sandiaga Janji Isu BPJS Selesai 200 Hari, Pengamat Nilai Cuma Retorika)
Beberapa waktu yang lalu, Sri Mulyani menegaskan pencairan bansos 2019 tidak bermuatan politik. “Menurut saya, PKH, bansos, dan segala macam itu sudah lama memang ditargetkan untuk masyarakat yang diberikan bantuan,” ujarnya.
Ia pun menegaskan, distribusi dana bansos sesuai dengan kriteria yang ada. Selain itu, bansos merupakan salah satu upaya pemerintah membantu 40% masyarakat dengan level ekonomi terbawah.
