Bansos Mengalir Kencang Jelang Pilpres, Pengawasan Perlu Diperketat
Penyaluran bantuan sosial (bansos) sepanjang Januari telah mencapai Rp 15,1 triliun, atau 15,6% dari target tahun ini yang sebesar Rp 97,1 triliun. Jumlah tersebut melonjak 182,9% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pengamat hukum dan ekonomi pun menekankan pentingnya pengawasan. Apalagi, ini menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2019.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Syafrina mengatakan, merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyaluran bansos di tahun Pemilu rawan penyalahgunaan. Maka itu, pengawasan harus diperketat. “Tetapi tidak selalu ketika dana bansos meningkat, artinya disalahgunakan untuk kepentingan Pemilu," kata dia kepada katadata.co.id, Jumat (22/2).
(Baca: ICW: Politisasi Bansos Rawan Terjadi di Pemilu 2019)
Ia menjelaskan, dana bansos semestinya ditujukan untuk mengurangi beban sosial ekonomi para penerimanya. Maka itu, pemerintah harus memastikan penyalurannya tepat sasaran. Dana bansos harus dipastikan tidak dikorupsi maupun dipolitisasi.
Sementara itu, Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdulah mengatakan, secara politik, kenaikan bansos di tahun Pemilu merupakan hal yang wajar. "Secara political, (kenaikan) itu untuk mengambil suara dan secara sederhana, pasti untuk target mencari suara. Tapi pada kenyataannya jangan sampai (diselewengkan)," ujarnya.
Ia pun mengingatkan, bansos tidak bisa terus-menerus menjadi alat untuk pengentasan kemiskinan, terutama dengan angka kemiskinan yang sudah mencapai single digit. Pengentasan kemiskinan yang terlalu bergantung pada bansos menciptakan masyarakat yang sulit mandiri.
