Jaga Rupiah, Pemerintah Perlu Perpanjang Masa Tahan Obligasi Negara
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyatakan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah perlu memperkuat capital flow management melalui penerapan ataupun pengetatan masa waktu kepemilikan (holding period ) atas Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN). Langkah tersebut bertujuan meredam arus keluar dana asing secara tiba-tiba yang membuat permintaan dolar AS membesar dan nilai tukar rupiah bergejolak.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan holding period sebetulnya sudah diterapkan misalnya oleh BI untuk pembelian SBI, namun perlu ada pengetatan. “Pada waktu itu, BI menetapkan kalau membeli SBI harus enam bulan pegang tidak boleh dijual. (Masa kepemilikan) bisa semakin ketat, semakin panjang. Bahkan, tidak boleh jual bisa,” kata dia di Jakarta, Selasa (24/4).
Namun, Piter mengakui, ketatnya aturan bisa membuat turunnya penempatan dana oleh investor asing di instrumen tersebut. Bila yang diatur adalah holding period SBN misalnya, maka permintaan dari investor asing atas SBN berisiko menurun. Jika itu terjadi, imbal hasil (yield) SBN bisa terkerek naik alias biaya utang pemerintah lebih mahal.
“Implikasi seperti itu harus diperhitungkan juga. Biasanya ini yang menghambat capital flow management,” ujarnya. Maka itu, perlu ada koordinasi lebih lanjut sebelum memberlakukan kebijakan tersebut. (Baca juga: Stabilitas Kurs Rupiah Terus Dibayangi Risiko Keluar Masuk Dana Asing)
Ia menyebut negara yang telah menerapkan holding period secara ketat yaitu Tiongkok. Menurut dia, Negeri Tirai Bambu tersebut mensyaratkan pemilikan surat berharganya hingga jatuh tempo alias tidak boleh dijual.
Adapun nilai tukar rupiah diprediksi Piter tak akan menembus Rp 14 ribu per dolar AS lantaran BI bakal terus melakukan intervensi. Apalagi, cadangan devisa dalam posisi yang cukup tebal yaitu US$ 126 miliar per akhir Maret 2018. (Baca juga: Pelemahan Rupiah Menekan Industri Makanan dan Minuman)
Ia meyakini, intervensi yang dilakukan BI pada pekan ini bakal meningkatkan keyakinan pelaku pasar akan stabilitas nilai tukar rupiah. Pelaku pasar pun diharapkan tidak lagi panik menjelang pengumuman bunga dana AS atau Fed Fund Rate pada awal Mei 2018 sehingga menekan nilai tukar rupiah. “Perkiraan saya mentok di Rp 13.800 per dolar AS,” kata Piter.
Nilai tukar rupiah tercatat melemah nyaris ke level 14 ribu per doalr AS mulai Jumat (20/4). Namun, seiring dengan intervensi besra yang dilakukan BI, pelemahan nilai tukar terpantau bisa teredam. Pada Selasa (24/4) ini, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,62% ke level 13.889 per dolar AS. (Baca juga: Chatib Basri: Kebijakan Kontrol Harga Bisa Memberi Tekanan ke Rupiah)
Penguatan tersebut tercatat paling besar di antara beberapa negara Asia yang mengalami penguatan nilai tukar mata uang terhadap dolar AS yaitu baht Thailand (0,3%), dolar Singapura (0,22%), peso Filipina (0,17%), rupee India (0,14%), dan yuan Tiongkok (0,01%).
