Atasi Ketimpangan, Pemerintah Gencar Revitalisasi Pos Lintas Batas
Pemerintah terus menggenjot revitalisasi Pos Batas Lintas Negara (PBLN) di berbagai perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Revitalisasi PBLN ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi bagi warga perbatasan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono menjelaskan, keberadaan PBLN dapat menggairahkan perekonomian warga perbatasan. PBLN Entikong misalnya, telah menjadi tempat bagi masyarakat untuk melakukan ekspor produk yang dimilikinya. (Baca juga: Indonesia – Malaysia Normalisasi Perdagangan Entikong – Tebedu)
Sebelumnya, masyarakat hanya mengirim produknya ke Malaysia dan pihak-pihak di negara tersebut yang melakukan ekspor. Alhasil, keuntungan yang dterima masyarakat tidak terlalu besar. "Jadi, itu dampaknya, terutama menurut pihak imigrasi, khususnya bea cukai," kata Basuki saat ditemui di acara “Indonesia Development Forum”, di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (10/8).
Menurut Basuki, gara-gara melihat PBLN Indonesia, pengusaha Malaysia meminta pemerintahnya melakukan hal yang sama. "Pengusaha Malaysia sekarang protes. Pengusahanya minta dibangun PBLN seperti Indonesia," ujarnya.
Selain merevitalisasi PBLN, Basuki mengungkapkan, pemerintah juga telah membangun pasar-pasar untuk memfasilitasi masyarakat perbatasan dalam bertransaksi jual-beli. (Baca juga: JK Minta Penyaluran Dana Desa Diperbaiki karena Rentan Penyelewengan)
Untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, Basuki menambahkan, Kementeriannya juga tengah berfokus membangun bendungan di berbagai wilayah Indonesia. Bendungan dinilai memiliki nilai ekonomi lantaran berperan dalam memenuhi ketersediaan air untuk irigasi, sumber pembangkit listrik, tempat budidaya ikan, hingga penahan banjir.
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan hingga 2019 mendatang. Namun, Basuki mengakui tidak semuanya akan selesai tepat waktu. Bendungan yang akan selesai adalah 16 unit warisan dari pemerintahan terdahulu. Sedangkan 49 bendungan baru akan selesai bertahap.
"Saya tidak bisa menyebut pasti akan ada berapa yang selesai dibangun di 2019. Yang pasti, 49 unit itu harus sudah mulai dibangun semua sampai 2019," ujarnya.
Adapun tahun ini, terdapat sembilan bendungan yang direncanakan akan dibangun. Namun, baru dua yang telah dibuka lelangnya. Kemudian, dua lagi yaitu Sidan di Bali dan Meme di Medan akan ditender dalam waktu dekat.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, pemerintah juga tengah berupaya untuk meningkatkan pemerataan tingkat kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, baru sebanyak 14 provinsi yang indeks kesehatan masyarakatnya di atas nilai rata-rata. Sedangkan, 20 provinsi lainnya masih di bawah rata-rata.
"Untuk itu diperlukan penguatan dengan kolaborasi lintas sektor Kementerian dan Lembaga. Kemudian, perlu partisipasi aktif publik dan edukasi masyarakat agar sadar akan kesehatan," ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A. Temenggung menyatakan, untuk mencapai pemerataan ekonomi, pemerintah harus melakukan sinkronisasi kebijakan antar-kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah (pemda). Sebab, selama ini, kerap tidak sinkron. Selain itu, stabilitas politik dan peningkatan kemudahan investasi. (Baca juga: Indef: Otonomi Daerah Membuat Ketimpangan Ekonomi Semakin Lebar)
Adapun ketimpangan ekonomi Indonesia tercatat mengalami tren penurunan. Hal ini terlihat dari rasio gini nasional yang di level 0,393 pada Maret 2017 dari posisi September 2014 yaitu 0,414.
