Sri Mulyani Anggap Bahaya Usulan DPR soal Kelola Utang Swasta
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada utang swasta, bukan hanya pada utang pemerintah. Dalam rapat kerja bersama pemerintah dan Bank Indonesia, Banggar sempat memberikan catatan agar pemerintah memasukan utang swasta dalam program pengelolaan utang negara.
"Berkenaan program pengelolaan utang negara, agar ditambahkan kata utang swasta. Jadinya, 'memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah dan swasta.' Ini merupakan hasil rapat internal Banggar," kata Ketua Banggar Aziz Syamsudin dalam rapat kerja di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (5/7).
Aziz menyatakan DPR berharap pemerintah dapat memonitor dan menjaga akuntabilitas pengelolaan utang swasta. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengawasi utang swasta.
Merespons usulan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati protes dengan mengatakan catatan tersebut dapat berbahaya bagi keuangan negara. Alasannya, swasta yang beraktivitas untuk mendapat keuntungan seharusnya menanggung risiko kerugian dari utang yang bersangkutan.
"Ini akan sangat berbahaya terhadap preseden, karena ini dokumen legal dan politik yang bisa jadi alasan bagi siapapun. Karena utang swasta--lalu tidak bisa bayar--nanti bisa klaim ke pemerintah. Karena pemerintah harus memenuhi kewajiban akuntabilitas terhadap pemerintah," kata dia.
(Baca: Korporasi Belum Ekspansi, Utang Swasta Diprediksi Tak Melonjak)
Gubernur BI Agus DW. Martowardojo pun menambahkan, bahwa instansinya sudah menerbitkan regulasi berupa Peraturan BI (PBI) Nomor 16/20/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Peraturan itu mencakup tiga hal, yakni rasio lindung nilai, rasio likuiditas, dan peringkat utang.
BI mewajibkan lindung nilai (hedging) paling sedikit 25 persen antara aset valuta asing minum kewajiban valas bagi utang luar negeri (ULN) korporasi. Tak cuma itu, sebelum mengantongi ULN, korporasi juga harus mendapatkan peringkat minimum double B minus (BB-) dari lembaga pemeringkat kredit.
Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, BI juga mewajibkan korporasi untuk memiliki rasio likuiditas minimal 70 persen, yang sudah diterapkan BI sejak 2015.
"Perusahaan laporkan di laporan keuangan audited dan menjelaskan. Hal ini sejalan dengan perhatian DPR yaitu kami kendalikan utang dari Indonesia, yang merupakan gabungan utang pemerintah dan swasta yang menjadi besar dan ciptakan satu risiko sendiri terhadap Indonesia," tutur dia.
(Baca: Sri Mulyani: Akhir Era Kerahasiaan, Rekening WNI di Swiss Bisa Diakses)
Ia sepakat bahwa pemerintah dan BI harus berkoordinasi guna menjaga risiko utang swasta tidak melampaui batasan. Mengingat koordinasi ini penting juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan makro ekonomi. "Kan kemarin kami dapat investment grade dari S&P dengan usaha besar. Mereka concern besar terhadap utang."
Banggar DPR pun menyetujui masukan dari Menkeu dan Gubernur BI. Rapat kerja ini menyepakati BI dan pemerintah wajib melakukan pemantauan terhadap utang swasta yang bersifat ULN, termasuk yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Disepakati, pemerintah dan BI diminta pemantauan eksposure utang swasta dari luar negeri termasuk BUMN agar risiko terhadap perekonomuan bisa dimonitor," kata Aziz.
Selain membahas pengelolaan utang, pemerintah, BI dan DPR menyetujui asumsi makro ekonomi 2018, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,6 persen dan inflasi 2,5-4,5 persen; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 4,8-5,6 persen dan nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp 13.300-Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
(Baca: Jaga Defisit, Pemerintah Sepakat Pertamina Talangi Subsidi Energi)
Selain itu asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 45-US$ 55 per barel. Asumsi lifting minyak dan gas tetap, masing-masing sebesar 771-815 ribu barel per hari dan 1,19-1,23 juta barel per hari setara minyak.
Banggar juga menyepakati kebijakan belanja pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Beberapa target pembangunan juga disepakati seperti tingkat pengangguran sebesar 5-5,3 persen, tingkat kemiskinan sebesar 9,5- 10 persen , gini ratio pada indeks 0,38, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,5.
