Penyerapan Anggaran Lambat karena Sistem Pengadaan Elektronik Bermasalah
KATADATA ? Penyerapan belanja pemerintah lambat karena mekanisme pengadaan elektronik yang diberlakukan Kementerian Keuangan membolehkan pembayaran secara utang. Ini menyebabkan penyedia barang enggan masuk ke dalam sistem pengadaan elektronik.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa (LKPP) Agung Prabowo mengatakan, mayoritas vendor menginginkan pembayaran di muka ketimbang setelah proses pengadaan selesai.
?Pembayaran yang harus utang dulu, makanya itu akan menghambat peserta (pengadaan),? kata Agus seusai dilantik Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Gedung Bappenas, Jakarta. Jumat (3/7).
Hal ini pula yang membuat satuan barang yang tercantum dalam sistem lelang elektronik Indonesia, seperti eCatalog, ePurchase, dan eTender hanya sedikit. Agus menyebutkan, jumlah satuan barang yang tercantum baru 40 ribu, sementara di Korea Selatan jumlahnya mencapai 1 juta.
?Karena sulit juga kalau harga murah, secara harga transparan, spesifikasi barang juga terbuka, tapi bayarnya utang,? kata Agus. (Baca: Perekonomian Melambat Gara-Gara Belanja Pemerintah)
Sebagai Kepala LKPP yang baru, Agus mengatakan, dirinya akan fokus mengharmonisasikan aturan main dalam pengadaan barang di beberapa kementerian seperti Kemenkeu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
?Selain itu harmonisasi juga akan kami lakukan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ujarnya.
Agus juga tidak menutup kemungkinan pengadaan barang diperluas dari hanya kementerian dan lembaga, ditambah badan usaha milik negara (BUMN) dan juga perusahaan pemegang kontrak karya. Menurutnya, ini dapat dilakukan asal aturan pengadaannya dapat disesuaikan dengan pengadaan barang pemerintah.
"Jadi kami harapkan dengan lelang elektronik ini realisasinya sudah seimbang kami harap efisiensinya bisa 10 sampai 11 persenlah," kata Agus.(Baca: Penerimaan Pajak Semester I Cuma 37,3 Persen dari Target)
Di kesempatan yang sama Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, LKPP merupakan penopang utama pengadaan publik. Oleh sebab itu, dia menuntut agar lembaga tersebut mampu melakukan terobosan inovasi secara terus menerus. ?Presiden juga berharap pengadaan dapat dilakukan lebih cepat lagi,? kata dia.
