Cina Beri Utang Rp 40 Triliun untuk Tiga Bank BUMN
KATADATA ? China Development Bank (CDB) akan memberikan utang kepada tiga bank milik pemerintah sebesar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 40 triliun. Pinjaman tersebut akan diberikan tahun ini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan ketiga bank BUMN yang mendapat utang tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
"Jadi masing-masing bank tersebut akan mendapatkan US$ 1 miliar," kata Rini di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa (30/6).
Rini menjelaskan pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai aktivitas usaha ketiga bank BUMN tersebut. Terutama untuk mendukung operasional ketiga bank di kantor cabang di Cina. Dia menyebut salah satu alasan CDB memberikan utang kepada ketiga bank ini adalah banyaknya perusahaan dan debitur yang bertransaksi dengan perusahaan asal negeri Tirai Bambu.
"Apalagi secara fisik, bank Mandiri juga memiliki cabang di Shanghai," kata Rini.
Menurut Rini pinjaman ini berbeda dengan komitmen pinjaman sebelumnya dari Cina. Saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada April lalu, Cina juga berkomitmen memberikan utang senilai US$ 50 miliar atau Rp 646,9 triliun. Pinjaman ini berasal dari dua bank besar Cina, yakni CDB dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
Sekitar US$ 10 miliar dari pinjaman infrastruktur ini akan diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). PLN akan menggunakannya membangun transmisi dan beberapa pembangkit listrik.
Sementara sisanya, akan diberikan kepada sejumlah BUMN, diantaranya PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. untuk membangun smelter. Selain itu kepada BUMN konstruksi untuk pembangunan tol trans-Sumatera, terutama ruas Bakauheni?Terbanggi Besar.
Anggota Komisi VI yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ihsan Yunus berharap bank BUMN yang menerima pinjaman ini bisa mengedepankan asas kehati-hatian. Ini penting agar bank BUMN bisa dipercaya dalam mengelola modal yang besar.
Apalagi tidak menutup kemungkinan beberapa BUMN ini juga mendapatkan suntikan modal berupa penyertaan modal negara (PMN). "Jadi dari aspek keuangan negara semoga tidak ada indikator yang merugikan," katanya.
