Ongkos Logistik Akan Turun Jadi 19 Persen dari GDP
KATADATA ? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo merasa yakin ongkos logistik bisa ditekan menjadi 19 persen dari produk domestik bruto (GDP) dalam lima tahun ke depan. Saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari GDP.
Untuk menekan biaya logistik ini, dia mengaku memiliki banyak cara yang akan dilakukan untuk memperlancar sistem logistik nasional dari sektor kemaritiman. Salah satunya dengan mendorong pertumbuhan industri di timur Indonesia.
Dia menyebut pemerintah akan mengembangkan industri berbasis sektoral di Sorong, Papua Barat, untuk menghindari kekosongan arus barang dari Indonesia timur. Indroyono telah meminta Bupati Sorong Stephanus Malak untuk manambah lahan untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), untuk dijadikan kawasan industri kelapa sawit, olahan kayu, dan perikanan.
Untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus ini dia menjamin pemerintah akan bertanggung jawab mengembangkan pembangkit listrik, jalan, serta infrastruktur penunjang lainnya. Di daerah tersebut, pemerintah juga akan membangun industri galangan kapal, yang akan dilakukan oleh PT PAL (Persero)
"Sedang kami assessment tawaran PAL, agar tahu kemampuan finansial mereka," ujar Indroyono ketika ditemui Katadata baru-baru ini.
Selain Sorong, Indroyono juga menyebut akan membangun empat pelabuhan lainnya untuk memperkuat program Tol Laut Presiden Joko Widodo. Empat pelabuhan tersebut adalah yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumatera Utara), pelabuhan New Tanjung Priok (Jakarta), pelabuhan Teluk Lamong (Jawa Timur), dan pelabuhan baru di Makassar (Sulawesi Selatan).
Rencananya pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi pelabuhan terbesar di Selat Malaka dengan kapasitas 20 juta TEUs (twenty-foot equivalent unit). Sedangkan New Tanjung Priok akan memiliki kapasitas maksimal sebesar 15 juta TEUs. Pembangunan pelabuhan tersebut ada yang masih berjalan dan ada yang akan dibangun tahun ini.
Upaya menekan biaya logistik juga dilakukan dengan menambah dan meningkatkan pelayaran perintis di Tanah Air. Dia memastikan anggaran subsidi pelayaran perintis dan juga penerbangan perintis ditambah dalam APBNP 2015. Bahkan anggaran pelayaran perintis naik hampir dua kali lipat dari sebelumnya Rp 540 triliun menjadi hampir Rp 1 triliun. Dengan penambahan anggaran tersebut maka frekuensi pelayaran dari sebelumnya 2 minggu sekali dapat ditambah menjadi 1 minggu sekali.
Pihaknya juga sedang menyiapkan 88 kapal untuk membawa logistik dan juga menggelar operasi pasar murah ke wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan pada bulan Juni 2015. "Harus dilakukan karena kita negara maritim," ujarnya.
